DPR Papua: Kebijakan Mendes RI Bakal Picu Konflik

Share it:
Mathea Mamoyao
Jayapura, Dharapos.com
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyayangkan kebijakan Menteri Desa RI yang akan melakukan perekrutan ulang tenaga pendamping desa dikuatirkan bakal picu konflik baru.

Demikian disampaikan Anggota DPRP Mathea Mamoyao, saat menanggapi aksi demo Forum Pendampingan Desa (FPD) yang berlangsung di kantor DPR Papua, Kamis (19/5).

“Ini bumerang yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Pemerintah jangan menyepelekan aspirasi masyarakat. Kami akan mendatangi Menteri Desa itu sendiri. Inilah embrio konflik,” tegasnya.

Mathea Mamoyao pun menegaskan akan melanjutkan aspirasi dari para pendamping desa kepada Ketua DPR Papua.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pendampingan Desa (FPD) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPR Papua, Kamis (19/5).

Ratusan massa tersebut menolak perekrutan ulang tenaga pendamping desa.

Para pendemo menolak wacana Kementrian Desa RI yang akan melakukan rekrutmen ulang terhadap tenaga pendamping desa. Sebab sebanyak 1700 orang pada tahun 2015 telah mengikuti pelatihan pendampingan desa.

“Setelah kami bekerja di daerah tiba - tiba kami mendapat pemberitahuan tertulis terkait rekruitmen ulang pada tanggal 26 Mei 2016 di auditorium Uncen. Pertanyaannya, kenapa ada rekrutmen ulang? Kami akan melakukan aksi boikot pada saat tes berlangsung,” kata Koordinator aksi Isak Kambu saat menyampaikan orasinya.

Ia juga mengatakan bahwa  Menteri Desa tidak melihat kondisi yang ada di Papua, yang akses untuk internet sangat terbatas sehingga sistem online di Papua yang dilakukan Menteri Desa terkesan terlalu memaksakan kehendak.

“Kami sudah didiskriminasi Menteri Desa. Untuk itu kami akan menolak rekrutmen ulang pada bulan Mei. Kenapa kami harus diseleksi ulang. Seluruh Indonesia melakukan aksi yang sama,” tegas Isak.

Pernyataan sikap yang bacakan Isak diantaranya, FPD mendukung program Nawacita Presiden yakni program Indonesia dari pinggiran, mendukung Gubernur untuk meninjau surat Kemendes RI tentang perekrutan tenaga pendamping desa untuk provinsi Papua.

Penyataan lainnya, FPD menolak rekrutmen tenaga pendamping desa, sebagaimana pada Juli 2015 lalu, lebih baik panitia seleksi tidak datang ke Papua,.

“Kami meminta perpanjangan kontrak, karena tahun ini hanya dikontrak selama 4 bulan, padahal teman – teman ini adalah tenaga yang profesional dan telah bekerja di daerah mendampingi masyarakat,” demikian bunyi salah satu pernyataan FPD.

Anggota DPR Papua Orgenes Wanimbo, yang menemui massa pendemo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari para pendamping desa.

“Kami serius akan proses, karena kita punya kewenangan melalui Otsus, sehingga hal seperti ini tidak boleh diatur oleh Jakarta,” janjinya.

Ia juga mengaku akan menyurati Gubernur yang kemudian akan dilanjutkan ke Menteri Desa.

“Kami akan proses dan pemerintah harus menanggapi. Hal-hal kecil begini harusnya pusat tidak perlu campur tangan karena kondisi Papua berbeda dengan wilayah lain,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR Papua Mathea Mamoyao yang menyatakan akan melanjutkan aspirasi dari para pendamping desa kepada Ketua DPR Papua.

“Ini bumerang yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Pemerintah jangan menyepelekan aspirasi masyarakat. Kami akan mendatangi Menteri desa itu sendiri. Inilah embrio konflik,” tegasnya.

(Piet/Ash)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga