DPR Papua: Pempus Tak Transparan Soal Penerimaan Pajak Freeport

Share it:
Tim Pansus Freeport  DPRP bersama sejumlah
SKPD saat menggelar pertemuan
di Bali, Sabtu (21/5)  
Denpasar, Dharapos.com
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si menilai Pemerintah Pusat (Pempus) tidak transparan dalam penerimaan pajak Freeport dari hasil pertambangan.
Pasalnya, kewajiban PAD hingga saat ini tak diberikan secara konsisten dari pengelolaan SDA Papua.

Fakta ini terungkap usai melakukan pertemuan bersama anggota Pansus Freeport DPR Papua dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua masing-masing Dispenda, Kabid Pajak dan Kabid Ekonomi Bappeda di Denpasar Bali, Sabtu (21/5).

Dari pertemuan yang dilakukan selama setengah hari itu, Pansus Freeport DPR Papua telah banyak menerima data yang diberikan oleh sejumlah SKPD Provinsi Papua kepada Pansus untuk menunjang kerja Pansus pada tahap berikutnya.

“Secara politis kami sudah memberikan beberapa proses yang sementara ini dilakukan oleh Pemprov Papua, antara lain Sidang Gugatan Freeport terhadap tuntutan pajak yang diajukan Pemprov Papua di Pengadilan Pajak Jakarta, sejak November 2015 sampai dengan hari ini,” ungkap Mandenas.

Ia menyatakan, Pansus Freeport bersama pimpinan Dewan dan Pemprov Papua berusaha mendorong agar adanya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan sebagai kompensasi yang diberikan kepada daerah terhadap beberapa hal yang selama ini tidak dilakukan Freeport sebagai kewajiban penerimaan pajak yang harus disetor ke Pemprov Papua secara maksimal.

“Hal itu kami sampaikan lantaran Pemerintah Pusat tidak transparan dalam penerimaan pajak Freeport dari hasil pertambangan, sehingga kami minta agar tetap konsisten dalam penerimaan pajak,” katanya.

Mandenas mengemukakan, ada hal-hal lain yang memang terjadi di luar daripada sepengetahuan Pemerintah daerah.

Sebab jika bertanya Freeport dalam segala hal, perusahaan sebesar Freeport akan sangat menaatinya untuk tetap bekerja sesuai dengan standar yang memang sudah ditentukan secara internasional SOP-nya.

“Freeport selalu taat terhadap aturan main yang berlaku untuk mendukung investasinya di dalam negeri,” tutur dia.

Untuk itu,  Mandenas menegaskan, bahwa kinerja Pansus Freeport akan membuka secara terbuka kepada publik agar siapa sebenarnya yang sembunyi di balik masalah pajak Freeport yang tidak disetor kepada Pemprov Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang menjadi hak daripada penerimaan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua, Eduardus Kaize mengatakan, pembentukan Pansus ini mau
menunjukan pada posisi yang sebenarnya, sehingga pada waktu provinsi menarik pajak harus benar-benar miliknya bukan dibuat-buat.

“Kami berharap Pansus yang sudah terbentuk ini dapat mendorong supaya regulasi terbentuk dan berpihak pada Papua serta menerima sesuai dengan aturan, bukan seenaknya saja dari pajak Freeport,” tandasnya.

Kaize menegaskan pula, Pansus Freeport yang diketuai Yan P. Mandenas bertujuan untuk menentukan satu regulasi yang menjadi dasar hukum untuk memungut pajak untuk kelangsungan pembangunan Papua.

“Jadi, kita tidak menarik berdasarkan mau-mau kita atau ancam mau merdeka atau apa tapi hak kita yang harus diterima. Ketika sudah ada masukan dalam aturan supaya diakui oleh Jakarta bahwa memang sekian besar milik Pemprov Papua, bukan melalui gertakan mau merdeka dikasih naik,” pungkasnya.

(Piet/Rafa)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga