Tolak KNPB - ULMWP, Masyarakat Adat Papua Bakar Bendera Bintang Kejora

Share it:
Salah satu pendemo sedang membakar
bendera Bintang Kejora
Jayapura, Dharapos.com
Sebanyak kurang lebih 250 orang Masyarakat Adat Papua melaksanakan aksi demo damai di pelataran kantor DPR Papua, sekitar pukul 11.30 WIT, Kamis (26/5).

Pendemo dalam aksinya menolak kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan ULMWP yang mendorong referendum (Merdeka, red) bagi Negara Papua Barat dari NKRI.

Bahkan penolakan tersebut dibuktikan langsung dengan membakar bendera Bintang Kejora.

Aksi demo damai ini di koordinir Sarlen Niko dan Pendeta Niko Mauri dengan menggunakan alat kampanye sejumlah bendera merah putih dan 10 buah spanduk yang bertuliskan, “Stop Bicara Referendum,  Papua Adalah Indonesia.  Benny Wenda adalah Penipu. IPWP tra jelas, negara lain trada yang dukung ULMWP karena bukan negara...Tidak akan menjadi anggota tetap MSG...Kamu hanya tipu-tipu foto saja, Jangan mengotori nama adat demi referendum”.

Kemudian, poster Viktor Yeimo, diikuti tulisan Stop Tipu Kami !!! Ajarkan kami menjaga keutuhan NKRI, KNPB Ko sudah buat apa untuk Papua?? Papua sudah merdeka dalam NKRI, KNPB & ULMWP stop tipu rakyat Papua karna kami sudah merdeka.

Juga, poster Murid SD lalu ada tulisan Stop Rusak Kami !! Kami ingin merdeka dari kebodohan.
Pantauan di lapangan, sekitar pukul 11.30 WIT massa berkumpul di Taman Imbi dan selanjutnya bergerak menuju depan kantor DPRP dengan membawa bendera dan spanduk orasi penolakan KNPB.

Koordinator aksi Sarlen Nico menegaskan pada intinya, sejarah negara Papua pada zaman perjuangan Soekarno.

“Kami ke sini karena hati nurani bukan paksaan, Kami ingin menyampaikan aspirasi demi perubahan di Provinsi Papua. KNPB dan ULMWP stop tipu rakyat Papua karena kami sudah merdeka. Kamu hanya menambah penderitaan saja,” teriak massa pendemo.

Massa aksi juga mendesak Pemerintah wajib dengan tegas membubarkan KNPB dan ULMWP, serta aparat keamanan wajib menangkap jika mereka melakukan aksi.

“Masyarakat menolak dengan tegas kelompok KNPB dan ULMWP yang hanya membuat keonaran di Provinsi Papua, kami ingin perdamaian dan pembangunan di Provinsi Papua,” kata Niko dalam orasinya.

Dengan tegas masyarakat adat menolak segala bentuk organisasi-organisasi terlarang yang ada di Provinsi Papua seperti KNPB, ULMWP, Bintang 14 dan semua bentuk organisasi yang melawan NKRI dan NKRI harga mati !!!

Bahwa bendera Bintang Kejora adalah hal yang salah. Perlu ada reaksi yang cepat dari Pemerintah kenapa masyarakat Papua membakar bendera tersebut.

“Kita semua ingin merdeka, merdeka dengan mendapatkan hidup yang layak, mendapatkan kesejahteraan. Sejarah membuktikan bahwa selama ini kemerdekaan yang disuarakan oleh sebagian masyarakat Papua adalah suatu pembohongan,” ujarnya.

Bintang Kejora tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan apabila itu terus diperjuangkan akan dapat membuat kerugian buat masyarakat kita sendiri.

“Merah putih adalah bendera Negara Indonesia yang sudah sah sehingga lambang-lambang atau simbol-simbol yang terlarang lain itu harus kita hilangkan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Hukum dan HAM, Emus Gwijangge, Deki Nawipa, SE dan Wilhelmus Pigay mengatakan, bahwa selama ada DPRP di Jayapura, pihak anggota siap menerima setiap aspirasi dari semua golongan masyarakat yang berada di Papua.

“Kerajaan Papua di Skyland tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah dan selama ini yang perhatian dan peduli hanyalah dari pihak TNI/POLRI,” kata Imanuel yang membacakan pernyataan dari Kerajaan Papua Barat.

Berikut ini pernyataan sikap Masyarakat Adat Papua menolak keberadaan KNPB.

1. Mendesak aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tegas kepada kelompok-kelompok kecil seperti KNPB, PRD & ULMWP serta memproses hukum orang-orang yang menggunakan simbol-simbol yang dilarang negara sesuai dengan PP No 77 tahun 2007.

2. Meminta kepada TNI/POLRI untuk menjaga dan melindungi masyarakat Papua lainnya dari aksi-aksi anarkis kegiatan unjuk rasa.

3. Meminta untuk menghentikan pembohongan publik mengatasnamakan rakyat Papua yang dilakukan oleh kelompok ULMWP, karena mereka adalah NGO asing yang berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, bukan sebagai representasi rakyat Papua.

4. Bahwa kelompok KNPB selalu membuat masalah diatas tanah Papua. Kami rakyat Papua tidak ingin terlibat dalam isu kebohongan dan terjebak dalam kelompok tersebut. KNPB adalah teror bagi kemajuan masyarakat Papua.

5. Masyarakat Papua agar tidak terprovokasi dengan isu-isu kemerdekaan Papua yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebab sampai saat ini Papua tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6. Masyarakat menolak adanya kelompok-kelompok liar seperti kelompok KNPB yang selama ini sudah
meresahkan masyarakat.Yang kami inginkan adalah ketenangan dan kedamaian serta pembangunan sampai ke kampung-kampung

7. Masyarakat Papua menolak dan akan melawan upaya apapun yang mengancam kedaulatan NKRI.

8. Kami rakyat Papua mendukung tindakan tegas yang dilakukan aparat TNI/POLRI terhadap aksi-aksi anarkis yang sebar kebencian yang dilakukan oleh pihak manapun.

(dp-30)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga