528 Warga Terjaring Razia e-KTP Pagi Tadi

Share it:
Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Merlan S. Uloli, SE, M.Si
Jayapura, Dharapos.com 
Sebanyak 528 warga terjaring razia e-KTP oleh tim Yustisi Pemerintah Kota Jayapura, Kamis (16/6) pagi tadi.

Operasi Yustisi e-KTP yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura ini berhasil menjaring sebagian warga yang hendak bepergian. Khususnya bagi warga yang melewati lokasi digelarnya operasi Yustisi tepat di depan GOR Cendrawasih, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua.

“Hasil yustisi e-KTP, yang terjaring sebanyak 528 orang,” demikian laporan yang disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Merlan S. Uloli, SE, M.Si.

Dari jumlah tersebut warga yang tidak memiliki  e-KTP, sebanyak 288 orang sementara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)  luar kota Jayapura sebanyak, 240 orang.

“Warga yang terjaring razia langsung menjalani sidang di tempat, karena tim juga menyiapkan Hakim, Jaksa, dan PPNS dari Pemerintah Kota Jayapura,” sambungnya.

Kadis menambahkan, warga yang terjaring razia sesuai Peraturan Daerah kota Jayapura diharuskan membayar denda sebesar Rp 50.000,- sesuai aturan.

Diakuinya, mengenai besaran denda di Kota Jayapura berbeda dengan daerah lain.

“Kalau di daerah lain yang tidak memiliki e-KTP kena denda 200 ribu rupiah, sementara di Kota Jayapura hanya 50 ribu rupiah artinya besaran denda itu terserah Peraturan Daerah masing-masing,” rincinya.

Denda 50 ribu juga, lanjut Kadis, tidak selalu paten seperti itu, karena semuanya tergantung keputusan Jaksa dan bahkan ada juga yang tidak membayar.

Proses sidang langsung digelar kepada warga yang terjaring razia 
“Jumlah denda yang berhasil di tarik dari warga yang terjaring razia sebesar Rp. 7.357.000,” lanjutnya.

Ditambahkan, ke 228 warga ini juga tidak semua membayar denda dengan alasan mereka tidak memiliki uang sehingga dalam hal ini, tim sidang mengambil kebijakan, warga hanya mendapat  hukuman percobaan.

“Sedangkan untuk yang mempunyai e-KTP luar, mereka diharuskan membuat pernyataan untuk mengurus kartu identitas diri di kantor Distrik tempat domisili mereka. Karena warga luar yang datang ke kota Jayapura, harus memiliki e-KTP dari kota asal mereka,” sambung wanita berdarah Gorontalo ini.

Pasalnya, apabila tidak memiliki e-KTP kota Jayapura dan hanya jalan-jalan saja maka mereka tetap akan terjaring Yustisi sebagaimana yang di lakukan saat ini

Sebelumnya, Wali Kota dalam arahannya menegaskan bahwa program Pemerintah kota untuk menggelar Yustisi e-KTP ini bukan untuk mengusir orang dari kota Jayapura.

“Razia ini hanya untuk menertibkan dan mengawasi orang yang masuk maupun keluar Kota Jayapura,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa BTM ini, juga mengingatkan bahwa e-KTP  berlaku untuk semua warga Indonesia, artinya siapa pun dia termasuk Wali Kota sendiri sebagai seorang warga kota tetap harus memiliki identitas diri yang jelas.

"Jangan karena merasa sebagai orang Papua lalu kita menganggap bahwa ini negeri dan tanah kita sehingga tidak perlu punya e-KTP. Perlu saya tegaskan bahwa anggapan itu adalah salah,” tegasnya.

Bahkan, seseorang yang lahir harus mempunyai bukti diri yaitu akta kelahiran begitu pun yang menikah harus mempunyai akta pernikahan, bahkan yang meninggal sekalipun harus mempunyai akta kematian.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga