DPRP : Pempus Harus Buka Dialog dengan Papua

Share it:
Ketua DPR Papua Yunus Wonda (kiri) saat menghadiri Sosialisasi  RUU Penilaian oleh
Komite IV DPD RI di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura

Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi Papua  merdeka, yang dapat diselesaikan dengan cara dialog.

"Walaupun triliuan rupiah dialokasikan  ke Papua, tapi  tak  akan menyelesaikan akar masalah yang ada," tegas   Ketua DPRP  Yunus Wonda, SH, MH  usai menghadiri  sosialisasi  RUU Penilaian oleh Komite IV DPD RI di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (14/6).

Untuk itu, tutur Yunus,  DPRP minta keseriusan pemerintah pusat dalam  hal ini DPR RI yang akan berkunjung ke Papua pada Rabu (15/6), guna membahas evaluasi Otsus yang juga menjadi salah-satu pintu masuk untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Kami mengharapkan kunjungan DPR RI untuk evaluasi Otsus bisa menghasilkan sesuatu yang baru bagi  masa depan Papua,"  ucap Yunus.

Dikatakan Yunus,  pihaknya mengapresiasi kunjungan   DPR RI ke Papua, untuk melihat  sejauh mana persoalan dan kondisi terakhir  Papua sekaligus  kunjungan para legislator ini untuk mendengar langsung aspirasi rakyat Papua.

Disisi lain, tukas Yunus, kunjungan  DPR RI dapat menindaklanjuti RUU Otsus Plus yang sementara belum disetujui  DPR RI. Tapi  hanya Fraksi Nasdem di DPR RI menyetujui RUU Otsus Plus.

Yunus menambahkan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Badan Legislasi  (Baleg) DPR  RI dan Menkopolhukam, tapi baik Baleg DPR RI dan  Menkopolhukam justru  menyampaikan Otsus Plus  belum mendesak. Pasalnya,  perhatian pemerintah pusat  sangat  besar untuk Papua.

"Pemerintah pusat seakan    menghamburkan sesuatu tak pada sasaran, padahal  adanya  regulasi atau kebijakan justru dapat  menyelesaikan  persoalan Papua," ujarnya.

Yunus  mengutarakan, walaupun  UU Nomor 21 Tahun 2001 atau UU Otsus  telah berlangsung selama 14 tahun, tapi  pemerintah pusat belum pernah melakukan evaluasi Otsus.

Namun disaat  pemerintah dan rakyat Papua ingin  merevisi UU Otsus  menjadi UU Otsus Plus, justru dihambat.

"Ini bukti pemerintah  pusat  setengah hati melihat Papua dan  tak ada  keseriusan untuk menyelesaikan masalah Papua," ungkap Yunus.

(Piet) 
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga