DPRP Tolak Tim Bentukan Menkopolhukam Tangani HAM Papua

Share it:
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, SH, MH
Jayapura, Dharapos.com
DPRP menyatakan sikap  menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Papua yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menkopolhukam RI Nomor 40/2016,  beranggotakan penyidik Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Tim Pembela HAM.

Ketua DPRP  Yunus Wonda, SH, MH secara tegas menyampaikan sikap penolakan tersebut ketika dikonfirmasi   usai  menghadiri Sosialisasi  RUU Penilaian oleh Komite IV DPD RI di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (14/6).

Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Papua ini diharapkan pada akhir 2016 dapat memberikan kesimpulan dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua kepada Presiden Joko Widodo termasuk  tiga kasus utama yang ditangani oleh tim ini yakni Kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014.

“Tim ini bukan tim independen, mengapa tak melibatkan Komnas HAM. Bayangkan saja, misalnya saya membunuh, lalu saya sendiri yang membuat kajian itu, kan ini tak logis,” tutur Yunus.
Walaupun ada data yang dibuat oleh tim bentukan pemerintah, lanjut Yunus, pihaknya yakin tak ada negara manapun yang akan mempercayai data tersebut.

“Biarpun  mengalokasikan  dana berapapun, tetap tak menyelesaikan masalah di Papua. Sebab akar masalahnya tak dibongkar. Karenanya, kami  harap ada penyelesaian masalah Papua melalui  dialog,” terang Yunus.

Ia menjelaskan,  hingga kini  masih ada 16 kasus pelanggaran HAM di Papua yang dibahas didalam Tim tersebut.

"Kami  tak percaya kasus pelanggaran HAM di Papua bisa terungkap," ujar Yunus.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga