Kejari Jayapura Didesak Tetapkan Tersangka Korupsi Pelabuhan Depapre

Share it:
Sejumlah masyarakat adat Tyatiki saat berdemo di kantor Kejari Jayapura
Jayapura, Dharapos.com
Sejumlah masyarakat adat Tyatiki, Tanah Merah mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura segera menetapkan tersangka pelaku korupsi pengadaan tanah pelabuhan Peti Kemas di wilayah tersebut.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demo yang digelar di depan kantor Kejari, Kota Jayapura, Kamis (16/6).

“Kami dari Dewan adat yang mewakili 23 kampung yang ada di Tanah Merah datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami terhadap para koruptor yang mengambil Rp 12.414.309.000 ,- tanpa sepengetahuan kami masyarakat adat Tanah Merah dan kami merasa tertipu,” beber Ketua Suku Tyatiki Tanah Merah, Josian Ojaitow.

Lanjut dia, Amdalnya pun tidak jelas begitu pula pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi pelabuhan Peti Kemas Depapre adalah ilegal.

“Yang kami sesalkan adalah kenapa Bupati membayar tanah itu bukan kepada kami sebagai pemilik tanah yang sah. Jadi, kepemilikan tanah seluas 24 hektar yang akan di bangun pelabuhan peti kemas tersebut adalah ilegal karena belum punya hak yang sah,” tegas Ojaitow


Salah satu spanduk yang dibawa pendemo
Usai membacakan pernyataan tuntutan, para pendemo kemudian menyerahkan surat tersebut ke pimpinan Kejari Jayapura.

Sementara itu, Kepala Kejari Jayapura, Amal Abbas, SH, MH mengakui pihaknya tidak bisa terburu-buru dalam menangani kasus yang berkaitan dengan masalah tanah adat di Papua.

“Tidak segampang itu kita mengurus tanah adat di Papua. Oleh karena itu, kami minta masukan lagi apakah ada indikasi penyimpangan dalam hal ganti rugi tanah? itu yang akan kami usut,” akuinya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/6).

Pihaknya juga, lanjut Akmal, tidak akan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan karena spesifik masalah adat kearifan lokal di Papua ini sangat kental.

“Kami juga perlu bukti-bukti yang kuat sementara tanah adat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan,” cetusnya.

Olehnya itu, ditegaskan Akmal bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru menyatakan pendapat atas dasar desakan.

“Kami perlu ada pendalaman lagi tentang masalah ini,” tukasnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga