Mano: KLP Kota Fokus Pada Pengembangan SDM

Share it:
Kepala KLP Kota Jayapura, Mathias B. Mano
Jayapura, Dharapos.com 
Pasca ditunjuk sebagai percontohan atau pilot project untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kota Jayapura mulai melakukan berbagai langkah pembenahan internal.

“Untuk menuju ke sana tentu ada beberapa pokok utama yang akan disiapkan dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM),” ungkap Kepala KLP kota Jayapura Mathias B. Mano, kepada Dharapos.com, Jumat (17/6).

Diantaranya, akan ada peningkatan status anggota pokja yang saat ini masih paruh waktu, artinya status keanggotaan yang direkrut dari SKPD di Pemerintah kota Jayapura dan sebagian dari KLP sendiri bakal di permanenkan.

“Dan akan dibentuk sebagai pejabat fungsional pengadaan,karena merupakan arah utama program ini.
Dimana mereka akan membatu proses manajemen perkantoran dan penyiapan infrastruktur,” urainya.

Terkait dengan itu, mereka juga akan membantu dalam menyusun SOP maupun persiapan kelembagaan organisasi daripada KLP.

“Nantinya selesai  program ini maka diharapkan selain menjadi contoh, kami juga akan memberikan informasi yang ada di Indonesia dan khusus di Papua dan Papua Barat,” harap Mathias.

Sementara itu, mengenai pembentukan KLP kota Jayapura berawal dengan keluarnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahwa setiap Kementrian, lembaga dan daerah wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Unit tersebut berdiri sendiri atau kantor yang melekat pada kantor pemerintah, di bagian umum atau perlengkapan dan di bawah Sekretaris Daerah.

Untuk kota Jayapura, di tahun 2013 sesuai amanat saat itu dimana paling lambat 31 Desember 2014 sudah harus terbentuk. Sehingga pada tahun 2014, Wali Kota menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Jayapura.

Foto bersama Kepala KLP Kota Jayapura (keempat dari kanan) bersama jajarannya
“Tanggal 9 Januari 2014, Wali Kota langsung melantik Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha dan tiga Kepala Seksi,” jelasnya.

Mathias menambahkan, KLP  juga bersama bagian Ortal menyusun dan mengusulkan kembali Peraturan
Wali Kota untuk dijadikan sebagai Peraturan Daerah Kota Jayapura yang diusulkan oleh Eksekutif dan disetujui Legislatif.

Kemudian dikeluarkanlah Perda No. 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Kota Jayapura.

“Artinya dari awal pembentukan ULP di kota Jayapura sudah berbentuk kantor yang berdiri sendiri dan permanen serta tidak melekat kemana-mana karena bertanggung jawab langsung ke Wali Kota melalui Sekretaris Daerah,” tambahnya.

Dengan demikian, status ULP di kota Jayapura tidak lagi unit tapi kantor.

Mathias juga mencontohkan, di Pemerintah Provinsi Papua masih ULP yang masih melekat di bawah Sekda.

Perlu diketahui, KLP Kota Jayapura menjadi salah satu diantara 44 KLP di Indonesia yang telah ditunjuk sebagai percontohan dan pilot project sesuai dengan MoU yang telah di tandatangani Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM pada 14 April 2016 lalu.

Dalam nota kesepahaman yang di tanda tangani, telah tertuang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari KLP kota Jayapura dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta dituangkan dalam waktu pelaksanaan program selama dua tahun dari 2016-2018.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga