Operasi Yustisi e-KTP kembali Digelar Pemkot Jayapura

Share it:
Salah satu pengendara roda dua terjaring razia e-KTP
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, kembali menggelar Yustisi e-KTP kepada warga masyarakat khususnya terkait dokumen kependudukan, dalam rangka menuju kota yang tertib administrasi kependudukan.

Operasi penertiban yang dipimpin langsung Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dipusatkan di GOR Cendrawasih, pusat kota Jayapura, Kamis (16/6) pagi tadi.

Yustisi tersebut melibatkan sejumlah aparat TNI dan POLRI serta Satuan Polisi Pamong Praja kota Jayapura untuk memback-up proses penertiban.

Mengawalinya, Wali Kota dalam arahannya pada apel sebelum yustisi mengharapkan dalam pelaksanaan operasi dimaksud tidak terjadi benturan apalagi umat Muslim di Kota Jayapura sementara menunaikan ibadah puasa.

Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM saat memberikan arahan
Ia juga mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan harus secara persuasif, baik, sopan dan tidak arogan, sehingga penertiban yang dilakukan pada hari ini tidak mengganggu ibadah puasa bagi umat Muslim.

Lanjutnya,  Yustisi e-KTP yang dilakukan untuk kesekian kalinya adalah dalam rangka pengawasan dan menertibkan seluruh warga baik itu warga yang masuk maupun keluar Kota Jayapura diharuskan memiliki identitas diri yang jelas sebagai warga negara Indonesia.

“Dan sebagai warga Kota Jayapura, Provinsi Papua, wajib memiliki tanda bukti diri, berupa e-KTP bagi mereka yang berumur 17 tahun ke atas dan yang sudah menikah,” jelas Wali Kota.

Ditambahkan, kegiatan ini juga  dalam rangka menangkal masuknya teroris, ISIS atau orang-orang yang ingin memporak-porandakan Kota Jayapura. Selain juga untuk menangkal radikalisme yang berkembang di seluruh Indonesia termasuk negeri berjuluk “Port Numbay” ini.

Petugas sedang memeriksa pengguna roda dua yang juga anggota TNI 
e-KTP, lanjut  pria yang akrab disapa BTM, berlaku untuk semua warga Indonesia, artinya siapa pun dia termasuk Wali Kota sendiri sebagai seorang warga kota tetap harus memiliki identitas diri yang jelas.

"Jangan karena merasa sebagai orang Papua lalu kita menganggap bahwa ini negeri dan tanah kita sehingga tidak perlu punya e-KTP. Perlu saya tegaskan bahwa anggapan itu adalah salah,” tegasnya.

Lebih lanjut, jelas BTM, seseorang yang lahir harus mempunyai bukti diri yaitu akta kelahiran begitu pun yang menikah harus mempunyai akta pernikahan, bahkan yang meninggal sekalipun harus mempunyai akta kematian.

Dan saat ini juga, Pemkot telah memprogramkan bagi anak-anak dibawah 5 tahun, TK, PAUD, SD, SMP harus diberikan kartu identitas diri atau yang disebut Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Program Pemkot ini bukan untuk mengusir orang dari kota Jayapura, tapi untuk menertibkan dan mengawasi orang yang masuk maupun keluar,” cetusnya.

Kadisdukcapil Kota, Merlan S. Uloli sedang meminta identitas salah satu pengendara
Harapannya, agar operasi Yustisu e-KTP, selalu dituntun Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat berjalan dengan baik apalagi dengan Kota Jayapura yang kini telah menjelma menjadi barometer segala bidang di Provinsi Papua.

Di akhir sambutannya, orang nomor satu di ibukota Provinsi paling timur Indonesia ini tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi dan dukungan jajaran TNI dan POLRI yang selalu membantu program Pemkot Jayapura.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh jajaran TNI dan POLRI. Semuanya ini demi untuk menjaga kota Jayapura yang merupakan bagian integral NKRI,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil kota Jayapura, Merlan S. Uloli, SE, MM kepada wartawan mengungkapkan operasi Yustisi e-KTP ini merupakan yang ke 3, di tahun 2016 khususnya bagi para pengguna jalan raya.

Proses sidang diberlakukan bagi warga yang terjaring razia
Dalam hal ini, kendaraan roda dua maupun roda empat, baik mobil pribadi, dinas dan taxi. Juga, semua masyarakat baik ASN, TNI maupun POLRI tidak luput dari operasi ini.

Dijelaskan juga, prosesnya tetap sama seperti yang lalu-lalu, dalam hal  ini bagi yang tidak mempunyai e-KTP langsung di sidang di tempat. Dan untuk sidang sendiri, Pemkot melibatkan PPNS kota, Jaksa, dan Hakim.

Kadis menambahkan, operasi ini juga akan terus berlangsung di rumah-rumah kos, pelabuhan laut dan jalan raya.

Disinggung soal KIA, kata dia, anak yang berumur 0 - 17 tahun ke bawah sudah harus memiliki kartu identitas dimaksud.

Pantauan Dharapos.com di lapangan, operasi Yustisi berjalan lancar sampai selesai.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga