Wali Kota Soroti Soal Terkendalanya Sertifikasi 95 Guru

Share it:
Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM
Jayapura, Dharapos.com
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM menyoroti persoalan yang hingga kini masih dialami puluhan guru terkait sertifikasi.

Ia pun meminta Kepala Dinas Pendidikan kota Jayapura untuk secepatnya menyelesaikan persoalan para guru yang hingga saat ini belum menerima sertifikasi mulai dari tahun 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2016.

“Saya merasa berdosa terhadap 95 guru dari semua jenjang yang hingga saat ini belum mendapat sertifikasi.
Makanya saya minta Kepala Dinas Pendidikan diminta tidak boleh main-main dalam hal ini dan segera mencari tahu dimana letak kesalahannya,” desak Wali Kota saat membuka Workshop Pengembangan
Kurikulum 2013 bagi guru SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kota Jayapura bertempat di aula  SMK Negeri 1 Dok V Bawah Kota Jayapura, Jumat (10/6).

Dan secepatnya diselesaikan dan hasilnya disampaikan kepadanya sehingga tidak ada lagi keluhan tentang sertifikasi guru.

“Segera di urus dengan baik, dan fokus dimana titik kesalahannya, apakah datanya kurang,” lanjutnya.

Wali Kota pun meminta Kadis bersama Sekda Kota untuk secepatnya berangkat ke Jakarta guna mengurusinya hingga tuntas dan tidak didiamkan.

Di tempat yang sama, Kadisdik Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.M.Pd juga menambahkan bahwa terkait sertifikasi diatur oleh sistem.

“Artinya, aplikasi ini dibuat oleh Kementrian Pendidikan dimana, guru-guru yang tidak mencapai target 24 jam berdiri di depan kelas secara otomatis tidak akan mendapat sertifikasi guru,” terangnya.

Selain itu, masalah linieritas juga menjadi salah satu faktor penentu seorang guru meraih sertifikasi.

“Guru mata pelajaran Matematika yang sertifikasi adalah matematika tetapi tidak memenuhi jam lalu mereka mengambil mata pelajaran lain, maka itu tidak akan dibayarkan karena tidak linier,” sambung Kadis.

Namun, ada penyebab lain seperti kelalaian dari operator di sekolah masing-masing yaitu tidak pernah mengupdate data yang ada di satuan pendidikan masing-masing.

“Misalkan ada guru yang tidak mempunyai NRG atau yang tidak memiliki NUPTK. Inilah yang mengakibatkan tidak muncul atau tidak terekam pada Data Pokok Pendidikan di Direktorat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang khusus menangani guru dan tenaga kependidikan,” urainya.

Untuk itu, Kadis berjanji akan berupaya mencari tahu penyebabnya dan kemudian segera membenahinya di mana letak kesalahannya.

Ditambahkan, Pemkot dalam hal ini Disdik Kota Jayapura telah mengupayakan suatu solusi yaitu bagaimana semua guru yang sudah memiliki NRG namun belum mendapat tunjangan akan dilakukan audit lewat BPKP.

Dengan itu, akan dikeluarkan 1 rekomendasi untuk menentukan guru-guru yang bisa mendapat sertifikasi dan mana yang tidak.

Dan hal ini bukan terjadi di kota Jayapura saja tapi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Bahkan di ibukota negara sendiri seperti Jakarta sekitar 500 guru juga tidak mendapat sertifikasi.

“Hal ini disebabkan karena pemetaan dan pemerataan guru yang terpusat di kota dan tidak ada di Kabupaten sehingga mengakibatkan NUPTK  agak terlambat,” ujarnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga