Warga Tanjung Elmo Tuntut Hak dan Keadilan

Share it:
Warga Tanjung Elmo. Berti Manulubun
Jayapura, Dharapos.com
Warga masyarakat Tanjung Elmo, Kabupaten Jayapura menuntut hak dan keadilan kepada Pemerintah setempat atas kepemilikan tanah di kawasan tersebut.

“Kami 22 kepala keluarga yang bertahan di sini, kami tetap menginginkan tanah dan bangunan disini menjadi milik kami,” tutur salah seorang warga Berti Manulubun kepada sejumlah wartawan yang menemuinya, Jumat (3/6).

Bahkan, puluhan KK ini terpaksa melakukan perlawanan dengan berupaya menghalau petugas Satpol PP yang hendak masuk untuk menggusur rumah yang ada di kawasan tersebut.

“Kalau Pemerintah tetap menggusur tempat ini lalu ke mana lagi kami akan tinggal. Sementara sudah hampir setahun kami tidak punya penghasilan tetap untuk menyewa rumah bahkan mengontrak pun tidak mampu,” keluh Manulubun.
Puluhan warga melakukan aksi menolak digusur

Karena itu, apapun yang terjadi warga telah bertekad akan tetap bertahan.

“Sejengkal tanah pun kami tidak akan lepas, selama pemerintah Daerah tidak mau membuka ruang dialog dengan kami warga Tanjung Elmo,” tegasnya.

Manulubun mengaku berpegang pada penetapan PTUN No VII/G/2016 tanggal 21 April yang menerangkan selain tanah dan bangunan yang telah mendapat kesepakatan untuk menerima ganti rugi dan kompensasi untuk bangunan.

Ia menggaris bawahi kata "Selain"dalam penetapan PTUN di atas.

“Berarti yang belum mendapat kesepakatan ganti rugi, tidak boleh di bongkar dan itu masih dalam proses
hukum. Kenapa Pemerintah daerah tidak menghargai putusan hukum tersebut,” heran Manulubun.

Diakui, sebagai masyarakat, mereka tetap mendukung dan menjunjung tinggi kredibilitas dan nama baik Pemerintah kabupaten Jayapura.

“Tetapi tolong hargai juga kami rakyat kecil yang punya hak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, urai Manulubun, beberapa surat yang di sampaikan kepada warga di sini itu isinya hanya tentang protistusi yang sampai sekarang sudah tidak ada lagi.

“Dan kami mendukung hal itu hingga Bapak Bupati menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia,” lanjutnya.

Puluhan petugas dihadang warga
Olehnya itu, Manulubun kembali tegaskan, bahwa yang sekarang mereka inginkan adalah tanah dan rumah mereka tidak diganggu.

“Kami minta keadilan yang seadil-adilnya, jangan menginjak dan mengambil hak kami masyarakat kecil,” harapnya.

Diakui pula, 99 persen masyarakat di Tanjung Elmo tidak memiliki IMB, dan kemudian mereka meminta kesempatan untuk mengurus IMB tetapi oleh Pemkab Jayapura tidak di izinkan.

“Bukan itu saja, salah seorang warga kami di sini ingin membuat akta kelahiran anaknya itu pun tidak di layani,” beber Manulubun.

Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah terkait tanggung jawab kepada warganya.

“Ini Pemerintah yang bagaimana..?? Pemerintah yang membuat aturan dan hukum, tetapi Pemerintah juga yang melanggarnya sendiri,” sesalnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga