Aksinya Dibubarkan Polisi, Pemdemo Akui Ikuti Seruan KNPB

Share it:
Aksi demo sementara berlangsung sebelum kemudian dibubarkan Polisi karena tak mengantongi izin dari pihak Kepolisian setempat
Jayapura, Dharapos.com
Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang mengatasnamakan diri West Papua National Operation  melakukan aksi demo di depan Gedung Kesenian Kota Jayapura untuk menyampaikan aspirasinya, Rabu (14/7).

Namun aksi demo yang sebelumnya tidak mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian, langsung dibubarkan aparat yang diterjunkan dari Polresta Jayapura Kota.

Usai dibubarkan, sejumlah wartawan menemui Filip Karowai yang diketahui sebagai salah seorang koordinator lapangan aksi demo.

“Kami dari West Papua National Operation bersama-sama dengan teman-teman dari KNPB melakukan aksi hari ini dalam rangka mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULWMP, red) menjadi anggota resmi di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG, red),” bebernya.

Menurut Filip, aksi demo tersebut sesuaikan dengan seruan yang di keluarkan oleh KNPB bahwa tanggal 13 dan 14 Juli akan ada aksi demo bersama.

“Dan pada esok harinya (tanggal 14 Juli, red) kami dari West Papua National Operation akan bergabung dengan teman-teman kami dari KNPB untuk melakukan acara bakar batu yang merupakan budaya dari orang Papua sendiri,” sambung Filip

Di tempat yang sama, Frits Ramandey, S. Sos dari Komnas HAM Papua kepada sejumlah wartawan mengatakan kebebasan berekspresi pada prinsipnya diatur dalam UU No 9 tahun 1998 sementara tugas polisi adalah mengawalnya.

“Ketika ada aksi-aksi spontanitas, polisi harus mengedepankan pola- pola negosiasi bukan pola represif. Dan aksi pada hari ini adalah aksi politik,” bebernya.

Kalangan masyarakat juga harus di beri tahu bahwa ada akibat-akibat hukumnya sehingga harus berikan penyadaran bagi kelompok-kelompok seperti ini agar dalam melakukan aksi tidak mengganggu fasilitas umum.

Lebih lanjut, jelas Ramandey, setiap kelompok atau masyarakat diperbolehkan untuk memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Walaupun, dalam melakukannya tidak diperbolehkan menabrak HAM yang lain.

“Kebebasan berdemokrasi dalam Negara yang modern sekarang ini harus di beri ruang,” imbuhnya.

Karena kebebasan berekspresi itu ibarat partisipasi dalam rangka mewujudkan pemenuhan HAM itu sendiri untuk menjadikan Papua ini sebagai tanah yang damai.

“Karena itu alternatif dengan membuka ruang dialog itu sangatlah penting,” tukas Ramandey.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

1 comments:

  1. Harap tim redaksi perbaiki nama organisasi. Bukan west papua national operation tapi west papua national authority (WPNA)

    BalasHapus

Olahraga