Menumpuk, ASN Provinsi Bakal Dimutasi ke Kabupaten/Kota

Share it:
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicolas Wenda
Jayapura, Dharapos.com
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini bertugas di lingkup Pemerintah Provinsi Papua bakal dimutasi.
Penumpukan ASN menjadi alasan dilakukan kebijakan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicholaus Wenda mengatakan, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Papua mencapai 7596 orang sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan ASN di SKPD.

Alumni IPDN atau sarjana Pemerintah bakal menjadi bagian yang terkena mutasi ke kabupaten/kota.

“Kami sudah lakukan pendataan setelah mendapat perintah dari Pak Sekda, karena jumlah ASN sudah cukup banyak menumpuk di SKPD di lingkup Pemprov Papua,” terangnya kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Kamis (30/6).

BKD Papua, lanjut Wenda, akan melakukan pendataan terhadap pegawai pamong atau sarjana pemerintahan.

“Jadi kepala-kepala distrik itu harus diisi oleh pamong atau sarjana pemerintahan, kita mau membenahi supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, tegas Wenda, BKD Papua tidak mengakomodir ASN yang ingin pindak ke Provinsi karena saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua sudah melebihi dari uraian tugas.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elisa Auri, SE, MM, saat mewakili Gubernur Papua, saat memimpin Apel di lingkup Pemprov Papua di Dinas Otonom Kotaraja, Senin  pagi (20/6).

Saat ini, sudah ada 7000 lebih PNS di Lingkup Pemprov Papua. Sementara yang memperoleh uraian tugas yang jelas, hanya sekitar 5000 lebih sedangkan sisanya sekitar 2000 PNS. Akibatnya banyak tidak sesuai dengan uraian tugas, yang hanya datang duduk, tanda tangan dan pulang.

“Sehingga demi penataan organisasi, kami tidak menerima pindahan PNS dari Kabupaten dan Kota,” tukasnya.

Kata dia, pihaknya telah membentuk tim peningkatan disiplin kepegawaian sejak 10 Juni lalu.  Tim ini nantinya akan bekerja untuk melaksanakan tugasnya,dalam rangka meningkatkan disiplin PNS untuk melaksanakan tugas di kantornya masing-masing.

“Kepada kepala SKPD saya harapkan untuk selalu melakukan pembinaan kepada staf. Jika pegawai tidak masuk kantor, maka pimpinan perlu ke rumah dan tanyakan apa kendala dari staf tersebut, sehingga memacu staf untuk rajin ke kantor melaksanakan tugas,” tegasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga