Pemkot Gelar Sosialisasi PPP Nomor 41 Tahun 2007

Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM melakukan penabuhan tifa menandai pembukaan sosialisasi
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota dalam hal ini bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Jayapura menggelar Sosialisasi Pengganti Peraturan Pemerintah (PPP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bertempat di Hotel Said Papua, Rabu (13/7).

Sosialisasi diikuti oleh seluruh Kepala SKPD kota Jayapura, dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Otonomi Daerah, Pusat Studi Otonomi Daerah IPDN Kemendagri RI, Dr. Halilul Khairi, MM.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM yang ditandai dengan penabuhan tifa, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM.

Wali Kota dalam sambutan mengatakan, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam rangka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah.

Hal ini seiring dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan bahan masukan terhadap proses penataan kelembagaan yang akan di laksanakan sehingga tujuan terbentuknya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dapat di capai,” tandasnya.

Seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Jayapura hadir dalam kegiatan sosialisasi
Pemda, lanjut Wali Kota akan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib dimana berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat agar dapat terpenuhi secara optimal.

“Peraturan pemerintah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata,” lanjutnya.

Lebih lanjut, jelas Wali Kota, organisasi perangkat daerah yakni SKPD dalam melakukan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan nyaman baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Untuk itu, peserta diharapkan dapat mengikuti dan memahami secara baik dan benar tentang  isi kandungan PP Nomor 18 Tahun 2016 pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007.

“Karena budaya pelayanan merupakan sistem nilai yang menjamin terlaksananya fungsi pemerintah    sebagai perangkat daerah. Sehingga yang terpenting bagi kita selaku aparat, bahwa seluruh perangkatnya diharapkan secara nyata mencerminkan perwujudan pelayanan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu,” tukasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga