Pengelolaan Dana Otsus Papua Bakal Diatur Pusat

Share it:
Kepala BPKAD Provinsi Papua, Benyamin Arisoy, SE, M.Si
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Pusat berencana akan membuat satu regulasi dalam hal ini Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden tentang pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Aturan tersebut lebih di fokuskan pada pengelolaan dana Otsus dan tata kelola dana Infrastruktur di Papua.

“Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen,  kita berharap bahwa dengan adanya Keppres ini mengakomodir persoalan untuk dana tambahan,” beber Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy, SE, M.Si kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, belum lama ini.

Dijelaskan, keberadaan regulasi ini diharapkan bisa mengakomodir persoalan dana tambahan infrastruktur dimana dana infrastruktur tidak hanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan jalan, jembatan, dermaga dan lapangan terbang tetapi juga diarahkan untuk membiayai listrik, air bersih dan telekomunikasi dan perumahan rakyat.

”Kalau sudah begini persoalan yang kita hadapi di Papua, secara perlahan bisa diatasi terutama persoalan mendasar dan sarana prasarana yang belum dilakukan melalui dana tambahan infrastruktur bisa dibiayai dan dikerjakan,” cetusnya.

Pada kesempatan itu, Arisoy juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota terhadap perubahan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) di kabupaten/kota.

“Teman-teman di kabupaten/kota nanti menyesuaikan permintaan, setelah penyerapan triwulan pertama dihitung, dimana untuk triwulan kedua diberikan berdasarkan serapan triwulan pertama, itu hal yang saya lihat mendasar sehingga tidak lagi mendasar secara keseluruhan dimana bidang mana yang terserap yang diminta, sebelumnya kan secara keseluruhan,” tegasnya.

Untuk bidang yang terserap dan memenuhi syarat itu yang bisa diajukan ke tahap berikut, hal ini berlaku juga bagi Dana Otsus ke Kabupaten/Kota.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga