Legislator Tak Setuju Pengiriman Ribuan Guru ke Papua

Share it:
Anggota Komisi V DPR Papua, Nathan Pahabol
Jayapura, Dharapos.com
Anggota Komisi V DPR Papua, Nathan Pahabol mengaku tak setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan merekrut ribuan tenaga guru untuk dikirim ke Papua.

Direncanakan sebanyak 3000 - 5000 orang  tenaga guru bakal didatangkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk ditempatkan di kawasan perbatasan Papua.

“Kami orang Papua menolak keras adanya rencana pengiriman guru dari Kementrian Pendidikan ke Papua,” cetus Pahabol kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/8).

Alasan penolakan tersebut, karena Papua sendiri sudah melahirkan banyak tenaga guru lewat Universitas Cendrawasih namun kenyataannya masih banyak yang menganggur.

Belum lagi mereka yang lulus dari Pendidikan Agama Kristen pada STT Teologia IS. Kinje, STT Baptis dan STT Kingmi tapi masih menganggur dan mereka tahu persis tentang kondisi Papua.

“Dengan kelulusan yang saya sebutkan di atas saja sudah melebihi lima ribuan orang, tinggal Pemerintah mau memakai jasa mereka atau tidak,” beber Pahabol.

Karena itu, selaku anggota komisi yang membidangi pendidikan, dirinya kembali menegaskan tidak membutuhkan tenaga guru yang didatangkan ke Papua.

“Yang kami butuh dari Pemerintah pusat hanyalah uang. Sehingga guru-guru yang lulus dari Uncen dan universitas lain di Papua bisa dimanfaatkan karena mereka lebih tahu tentang situasi di Papua,”  tegasnya.

Sementara, mengirim orang dari luar Papua itu membutuhkan biaya yang besar.

“Belum lagi masalah makan, minum serta tempat tinggal itu biayanya dari mana,” singgungnya.

Pahabol juga mempertanyakan soal latar belakang ribuan tenaga guru tersebut, apakah benar-benar berprofesi sebagai guru dan memiliki ijazah guru atau malah sebaliknya memiliki profesi yang bertolak belakang.

Olehnya itu, dirinya menolak keras kebijakan tersebut.

“Karena kami ingin bangkit ,mandiri dan sejahtera sebagaimana visi dan misi Gubernur,” kembali tegas Pahabol.

Ia pun mendesak Gubernur Lukas Enembe dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk segera menyurati Presiden Joko Widodo dan pihak Kemendikbud RI untuk menolak rencana tersebut.

“Intinya kami butuh uang karena guru kami lengkap,” pungkas Pahabol.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga