Pemkot Akui Alat Uji Kendaraan di Waena Masih Kewenangan Pemprov

Share it:
Plh Wali Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura mengakui jika alat pengujian kendaraan yang berlokasi di Waena, Distrik Heram, masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Papua.

Padahal, jika merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2009  maka kewenangan berada di kabupaten/kota.

“Namun ternyata sampai saat ini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Papua,” ungkap Plh Wali Kota Rasmus D. Siahaya, SH, MM kepada wartawan di ruang rapat Wali Kota, Kamis (18/8).

Untuk itu, selaku pelaksana harian, dirinya meminta agar alat uji kendaraan yang ada di Waena dapat diserahkan kepada Pemkot. Karena, alat ini juga merupakan bagian dari pada temuan Tim Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Kementrian Perhubungan RI.

“Apabila alat tersebut merupakan kewenangan Provinsi Papua maka harus di tata dengan baik agar tindak lanjut dari temuan ini bisa dibenahi,” dorongnya.

Selain itu juga, lanjut Plh Wali Kota, pajak retribusi pengujian kendaraan tersebut sesuai ketentuannya harus berada di kabupaten/kota namun hingga saat ini semuanya masih di Provinsi.

“Untuk menindaklanjuti itu, kita kembangkan K3 yaitu komunikasi, koordinasi dan komitmen bersama dengan Pemerintah provinsi agar apa yang menjadi temuan oleh tim Wahana Tata Nugraha bisa dituntaskan secara bersama,” harapnya.

Diakui Plh Wali Kota, Pemkot telah berulang kali menyurati pihak Pemprov terkait penyerahan tersebut namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Darat Saefuddin juga membenarkan hal tersebut.

“Memang sesuai undang-undang, untuk tempat pengujian seharusnya sudah merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan fasilitas atau aset pengujian,” ternagnya.

Dan sebetulnya, lanjut Saefuddin dari Pemerintah provinsi telah memberikan solusi dengan mempersilahkan apabila kewenangan atau peralatan tersebut mau digunakan atau diambil.

“Tapi untuk aset tanah karena terkait dengan beberapa instansi yang harus pengalihan dan terkait dengan pembangunan terminal tipe C dan UPT Terminal yang terkait dengan kewenangan Pemprov sehingga aset
tersebut masih dibutuhkan,” akuinya.

Dengan demikian, untuk kewenangan pengujian Pemprov selama ini hanya membantu setelah ada UU Nomor 22 Tahun 2009.

Pemprov juga telah memberikan solusi kepada Pemkot untuk mencari tempat guna membangun sarana prasarana tersebut

Pemerintah kota diakuinya pula telah menyurat kepada Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang intinya di PAD.

“Jadi tidak ada masalah dan tidak ada alasan Pemerintah provinsi untuk menahan kewenangan tersebut karena ini merupakan perintah Undang-undang,” tegasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga