Batas Akhir 30 September, Masyarakat Dihimbau Rekam Data e-KTP

Share it:
Pj. Wali Kota Daniel Pahabol, S.Pd, MM (tengah) saat memimpin rapat rapat bersama para Kepala Distrik dan Kelurahan, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Jayapura terkait batas akhir perekaman e-KTP
Jayapura, Dharapos.com 
Pejabat Wali Kota Daniel Pahabol, S.Pd, MM, meminta kesadaran seluruh warga Kota Jayapura untuk mengikuti apa yang diminta Pemerintah dalam melakukan perekaman e-KTP.

Mengingat, 30 September nanti merupakan batas waktu akhir yang ditetapkan Pemerintah untuk dilakukan perekaman e-KTP .

“Kami minta masyarakat Kota Jayapura yang berada di 5 distrik yang hingga saat ini belum memiliki e-KTP, saya minta dengan hormat untuk segera melakukan perekaman karena seluruh warga kota wajib memilikinya. Dan waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan perekaman hanya sampai tanggal 30 September 2016,” imbuhnya usai menggelar rapat bersama para Kepala Distrik dan Kelurahan, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Jayapura, Sabtu (10/9).

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota, Rasmus D. Siahaya, SH, MM dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Merlan Uloli, SE, MM.

Pj Wali Kota juga mengingatkan yang mana pada 15 Februari 2017 mendatang seluruh masyarakat Kota Jayapura akan memberikan hak suaranya untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2017-2022.

“Karena bagi warga masyarakat Kota Jayapura yang belum memiliki e-KTP, tidak akan diperkenankan untuk memberikan hak suara pada momen politik tersebut,” cetusnya sembari mendorong warga yang hendak memberikan hak suara demi pembangunan di kota Jayapura agar segera melakukan perekaman e-KTP baik itu Disdukcapil maupun lewat distrik-distrik yang ada.

Pj Wali Kota juga memberikan motivasi dan dorongan kepada para Kepala Distrik dan Kelurahan untuk bekerja lebih giat lagi guna menghimbau kepada warganya agar secepatnya dapat terakomodir dalam perekaman e-KTP.

“Kita tidak boleh santai karena batas waktunya hanya sampai 30 September,” tegasnya.

Suasana rapat sementara berlangsung
Di saat yang sama, Sekda Kota juga merincikan gambaran dari 10 kelurahan yang ada nantinya bisa memberikan keyakinan bagi Pemkot  karena adanya ribuan warga yang belum merekam e-KTP.

“Pasti di dalamnya ada jumlah sekian ribu yang sudah pindah bahkan mungkin ada yang sudah meninggal.
Dan juga tidak menutup kemungkinan ada yang masuk TNI/POLRI atau memiliki KTP ganda,” rincinya.

Selain itu, lanjut Sekda, bisa juga terjadi masyarakat yang belum cukup umur namun masuk di data tersebut sehingga nanti semuanya bisa terlihat agar pada pertemuan berikut dimana Pemkot bisa mendapat gambaran yang lebih jelas.

“Perekaman e-KTP secara mobile menurut saya sangat baik di mana kita turun ke kantor Kelurahan untuk melakukan perekaman dan  apabila jumlah yang besar maka akan kita dorong bersama. Begitu pula yang tidak bisa lakukan perekaman maka kita yang jemput mereka,” lanjutnya.

Apa yang disampaikan Pj. Wali Kota juga adalah perintah sebagai tugas utama yang berkaitan erat dengan jumlah pemilih karena Pemerintah tidak ingin e-KTP dijadikan isu politik yang dimainkan.

“Karena itu, kita sebagai aparat akan berusaha sekuat tenaga bahwa Kota Jayapura siap,” tukasnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Kota Jayapura Ny. Merlan Uloli, SE, MM menambahkan dari jumlah lebih kurang 70.000 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP tidak berkurang,namun jumlah itu naik.
Karena warga yang berumur 16-17 tahun bertambah sehingga angka 70.000 naik hingga 80.000 jiwa.

“Untuk itu dilakukan rapat bersama para kepala distrik yang dipimpin oleh Pejabat Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Jayapura terkait strategi apa yang akan dilakukan untuk mengurangi angka tersebut,” urainya.

Sehingga masyarakat yang belum memiliki e-KTP akan segera memilikinya karena ini juga demi  menempuh gelaran Pemilukada 2017 mendatang.

Lebih lanjut, Kadis menjelaskan, dari data 70.000 jiwa tersebut, terdapat data ganda, warga yang sudah meninggal atau pindah.

“Karena itu laporan dari Kelurahan-kelurahan juga yang menentukan, sehingga kita petakan warga yang sudah meninggal yang datanya masih ada bisa dikeluarkan, begitu pula dengan yang sudah pindah dan data ganda akan dicoret. Dari situ kita akan mengetahui jumlah pasti, baru akan disisir warga yang ada,” jelasnya.

Meski demikian, apabila pada 30 September mendatang jumlah tersebut tidak berada diangka nol,  maka Pemkot dalam hal ini Disdukcapil Kota Jayapura berharap kepada Kementrian Dalam Negeri RI agar bisa memberikan waktu tambahan.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga