DPD RI Didorong Percepat Pengesahan DOB 3 Provinsi di Papua

Share it:
Sejumlah kepala daerah asal Papua saat mengikuti Rakornas DPD RI tentang pembentukan DOB di Ruang Rapat Nusantara V DPD RI yang dihadiri seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, Selasa (4/10)
Jakarta, Dharapos.com
Pemerintah Kabupaten se - Provinsi Papua mendorong Dewan Perwakilan Daerah RI segera mempercepat usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk segera disahkan.

Diantaranya dengan mendorong pemekaran tiga Provinsi di Papua serta sejumlah Kabupaten.

“Mudah-mudahan proses ini (Pemekaran, red) bisa berlanjut, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat agar pembangunan di Papua bisa lebih cepat terlaksana karena wilayahnya terlalu besar, atau tiga kali lipat dari Pulau Jawa,” kata Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wempi Wetipo saat Rakornas DPD RI tentang pembentukan DOB di Ruang Rapat Nusantara V DPD RI yang dihadiri seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, Selasa (4/10).

Ditegaskan, apa pun yang terjadi sikap politik yang sudah diambil para Bupati dan perwakilan DPD RI, sudah sangat jelas.

“Apalagi ini bukan bicara soal rupiah, tetapi aspek politisnya yang sangat strategis. Sehingga saya pikir apa yang sedang bergulir dan tengah diperjuangkan untuk pemekaran, bisa menjadi kenyataan demi kemajuan pembangunan di tanah Papua. Lebih khusus untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Hanya saja, soal jadi atau tidaknya itu menjadi urusan belakangan.

“Sebab yang terpenting saat ini kita dorong dulu. Soal nanti ada keputusan lain, itu menjadi wewenang pemerintah dan DPR RI. Karena apa yang dilakukan saat ini barulah sebatas usulan dan belum final.

Wakil Bupati Tolikara Amos Yikwa mengaku sangat mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Komite I DPD RI terkait pembentukan DOB di Provinsi Papua.

“Pegunungan Bintang meliputi 46 kecamatan dan 546 kampung. Pada prinsipnya DOB itu ada di Kembu dan Bogoga," kata Amos.

Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo
 Dijelaskan, Kabupaten Tolikara memiliki medan yang cukup berat, dan masih ada satu calon pemekaran tetapi belum masuk dalam daftar, yakni Cahaya Toli yang mana sementara sedang disusun.

“Saya sampaikan, dalam kesempatan ini di kawasan kabupaten pegunungan apapun yang kami usulkan mohon diterima dengan baik demi keutuhan NKRI, terus terang, Papua tidak bisa di anaktirikan. Saya minta dengan tegas hari ini semua yang mewakili Papua dan Papua Barat kalau boleh 2017 Pepres, Kepres harus disetujui,” ujarnya.

Ditegaskannya, pemekaran setiap tahun diusulkan.

“Artinya kita sering bicarakan pemekaran tetapi belum pernah tuntas dengan baik, kami seluruh Papua Gubernur dukung penuh, untuk itu pemekaran di 2017 sudah harus tuntas," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Decky Deal mengatakan ada kekeliruan penyebutan nama, mengingat DOB Ketemban adalah Pegunungan Bintang.

Disamping itu, Pemda juga sudah setuju untuk pemekaran daerah itu.

"Mengingat wilayah NKRI-PNG, untuk itu didalam daerah DOB Ketemban ada delapan Distrik. Dengan demikian, pada kesempatan ini untuk disahkan dan perbatasan antara delapan Distrik," katanya.

Sementara dalam Rapat DPD RI Komite I bersama Bupati dan Walikota, sepakat mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah.

Rapat Konsolidasi Pembentukan DOB yang dipimpin Ketua DPD Komite I, Ahmad Muqoan tersebut juga mengusulkan pembentukan sejumlah kabupaten baru di Papua, yakni Kabupaten Lembah Roufaer, Yamo, Moni, Mimika Barat, Mimika Timur, Muara Digoel, Admi Korbai dan Kota Timika.

Kemudian Kabupaten Muyu, Ghondumi Sisare, Puncak Trikora, Baliem Centre, Kembu, Bogoga, Yahukimo Barat Pegunungan Seir, emberamo Hulu, Yahukimo Barat Daya, Yahukimo Utara, Yahukimo Timur, Eroma dan Kabupaten Yalimek.

Selanjutnya, Kabupaten Ketengban, Byak Napa Swandiwe, Pulau Numfor, Yapen Barat Utara, Yapen Timur, Grime Nawa, Okkha, serta Kota Lembah Baliem dan Kota Merauke.

Sementara dua usulan kabupaten yang tak mendapat pandangan DPD, yakni Kabupaten Sinak dan Kabupaten Keerom Timur.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

4 comments:

  1. masalah kondisi geogerafis, jumlah penduduk, dan potensi sumber PAD menjadi dasar persetujuan Pembentukan DOB, Oleh karena itu perlu ditinjau kembali spya tdk bebankan DAU.

    BalasHapus
  2. Stop membuka lowongan kerja bagi No n.Papua, TIDAK SE-7

    BalasHapus
  3. Sangat tidak penting untuk memekarkarkan Propinsi ataupun kabupaten untuk wilayah indonesia bagian timur itu (papua). sudah cukup banyak kabupaten di dalm dua tubuh propinsi Papua dan Papua Barat. jika saja ada desakan dari pemerintah pusat dalam hal ini memekarkan (DOB) di atas bumiNya orang-orang Papua (pribumi), maka sudah haraus pemerintah yang ada di papua seluruhNya pada umumNya dan pada khususNya para Gubernur, Bupati, DPR Dll. diharapkan agar dapat mempertimbangkal hal serupa terkait dengan(DOB) yang mana saat ini sedang didesak secara terus-menerus oleh pemerintah pusat (jakarta).

    BalasHapus

Olahraga