DPD RI Gelar Rakonas Tentang Pembentukan DOB

Share it:
 Rapat Konsolidasi Nasional  DPR RI dalam rangka pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) bersama Pemerintahan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, di Gedung Nusantara V Jakarta, Selasa (4/10)
Jakarta, Dharapos.com
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) bersama Pemerintahan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, di Gedung Nusantara V Jakarta, Selasa (4/10).

Rakonas dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowan.

Setelah dibuka secara resmi, dilanjutkan dengan pemaparan nama-nama usulan DOB Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Untuk jumlah Provinsi sebanyak 15 calon DOB, Kabupaten sebanyak 129 calon DOB dan untuk wilayah kota sebanyak 27 calon DOB. Total calon DOB yang diusulkan sebanyak 171 calon DOB.

"Tanpa DPD pemekaran pasti tidak bisa dilakukan, itu amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal ini mohon dipahami betul, dalam memperjuangkan DOB dasar yang dipakai adalah UU ini," ungkap Muqowam.

Dirinya mengharapkan agar tidak ada permasalahan dalam pembentukan otonomi baru.

“Sehingga ini yang perlu saya konfirmasikan dan sampaikan kepada bapak ibu sekalian," tandasnya.

Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar, memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komite I DPD RI yang begitu luar biasa telah mengangkat aspirasi dari daerah dan terus mengalir untuk adanya pemekaran daerah.

"Kami mendukung usulan yang disampaikan ketua, usulan DOB jangan dimulai dari nol lagi, cukup amandemen sehingga tidak perlu membuat persiapan-persiapan seperti yang diatur dalam undang undang yang baru, yang sudah ada dorong untuk jalan saja," kata Toni.

Soal perbaikan wilayah, jelas Toni, dalam catatan pihaknya untuk pemekaran Papua Tengah, terdiri dari Kabupaten Mimika, Biak, Paniai, Waropen dan Yapen.

"Nampaknya Supiori tidak masuk dalam daftar dan bagaimana dengan posisi Nabire," kata Toni Tesar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/10).

Ditambahkan,  jika lihat posisi pemekaran ini nanti dikoreksi lagi karena posisi Supiori tidak mungkin mengikuti induk, begitu juga Nabire, Mimika dan Paniai, agak sulit Nabire masuk di posisi induk, sehingga untuk provinsi Papua Tengah ini diharapkan tim bisa lebih mencermati posisi geografis dari kabupaten yang akan dimekarkan.

Politis Partai Demokrat ini mengaku mendengar sedikit lagi Pemerintah, DPR, MPR, dan DPD RI akan melaksanakan amandemen UUD 1945, dan di dalam UU tersebut DPD juga ikut memberikan pertimbangan dalam usulan DOB, tanpa usulan juga sulit dan aturan tidak boleh.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar DPD harus lebih diperkuat sehingga pertemuan hari ini satu poin yang perlu berikan dari daerah, komitmen daerah untuk memberikan penguatan terhadap DPD pada amandemen UUD 1945, daerah mendukung sepenuhnya penguatan DPD untuk bisa memberikan/memutuskan UU terkait dengan kepentingan daerah, salah satunya usulan pemekaran daerah.

"Karena ini penting sekali mengingat disisi tawar kalau hanya mengusulkan tanpa ikut memutuskan, maka kepentingan daerah akan sangat sulit sekali untuk diperjuangkan keputusan di tingkat nasional," jelasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

1 comments:

Olahraga