KPUD : Peserta Pilkada Kota Jayapura Tetap 2 Paslon

Share it:
Ketua KPU Kota Jayapura, Yermias Numbery, SH
Jayapura, Dharapos.com
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jayapura, Yermias Numberi, SH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Jayapura adalah calon tunggal.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menerima perwakilan aksi demo massa pendukung pasangan calon Wali Kota Boy Markus Dawir, SP dan wakilnya Dr. H. Nur Alam, SE, M.Si usai menggelar aksi di depan Kantor KPUD setempat, Sabtu (24/12).

“Sampai saat ini kita tahu bahwa masih tetap dua calon selama belum ada keputusan dari KPU itu tetap dua calon. Karena perintah KPU Pusat untuk pencabutan kasasi di MA melalui PT TUN Makassar itu masih dalam tahapan proses jadi tidak ada calon tunggal, sehingga saya harus tegaskan bahwa sekarang tetap dua pasangan calon,” jelasnya.

Ditambahkan, proses tahapan pilkada tetap jalan terus sambil menunggu proses pencabutan Kasasi.

"Tapi itu semua kembali lagi ke MA atas surat kasasi yang sudah kami masukan," tegasnya.

Terkait surat rekomendasi yang disampaikan Ramses Wali bersama massa pendukung BMD - ALAM, Numberi memastikan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pihaknya tetap menerima surat tersebut dan menindaklanjutinya dengan melaporkan ke KPU Provinsi Papua dan Pusat untuk segera di proses.

Meski demikian, diakuinya, saat ini proses penahapan Pilkada Kota Jayapura sudah masuk dalam tahapan kampanye dan pihaknya tidak bisa feed back (kembali, red) kepada proses awal.

Karena itu, untuk persoalan seperti begini, pihaknya menyarankan alangkah baiknya lewat KPU Pusat untuk mengambil keputusan.

“Jadi, kami akan laporkan ke KPU Pusat di Jakarta karena itu surat dari DPN PKPI masuk kepada kami di KPU Kota Jayapura," janji Numberi.

Namun ia kembali memastikan bahwa peserta Pilkada Kota Jayapura hingga saat ini tidak mengalami perubahan peserta.

"Yang jelas sekarang belum ada putusan yang menyatakan bahwa calon tunggal di Pilkada Kota Jayapura,” tukas Numberi.

Sementara itu, Ketua DPP PKPI Provinsi Papua versi Isran Noor, Ramses Wally mengakui jika pihaknya telah menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang telah menetapkan Hendropriyono sebagai Ketua Umum DPN PKPI yang sah.

SK tersebut, lanjut dia, diterbitkan berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menggantikan Irsan Noor sehingga tidak ada dualisme kepengurusan PKPI.

Pasca menerima SK Menkum dan HAM RI, Ramses mengklaim, Hendropriyono mengambil alih semua permasalahan yang terjadi di dalam PKPI untuk diselesaikan.

Salah satunya, dengan menerbitkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura periode 2017-2022  dengan SK Nomor : 171/ DPN PKP IND/VII/2016 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh mantan Ketua Umum Irsan Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng Parawansa.

“Ini surat rekomendasi dari Ketua Umum DPN PKPI yang baru Hendro Priyono yang saya bawa langsung dari Jakarta dan Pak Ketua KPUD Kota Jayapura harus terima dan harus proses ke KPU Provinsi Papua dan Pusat,” tandasnya ketika mendampingi massa BMD – ALAM saat demo di kantor KPU Kota Jayapura, Sabtu (24/12)

Diakuinya, paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Jayapura BMD – ALAM bersama massa pendukung tetap menghargai keputusan KPU Kota Jayapura pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai hasil pleno bahwa KPU tidak melaksanakan perintah PT TUN Makassar.

Karena KPU Kota Jayapura, telah mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan PT TUN Makassar tersebut ke Mahkamah Agung RI.

“Putusan ini menandakan bahwa KPU Kota Jayapura serius untuk memproses semua langkah– langkah menegakkan proses demokrasi yang baik," tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga