Program Keluarga Harapan, 1.018 Warga Penuhi Syarat Terima Bantuan

Share it:
Kepala Dinsos Kota Jayapura, Irawadi
Jayapura, Dharapos.com
Sebanyak 1.018 warga di Kota Jayapura telah memenuhi syarat untuk dibantu melalui program keluarga Harapan yang dilaksanakan Kementrian Sosial RI di tahun 2016 ini.

Dana yang diperuntukkan bagi program tersebut akan disalurkan melalui Kantor Pos Jayapura dan ditargetkan dalam waktu 12 hari ini akan dilakukan penyerahan kepada tambahan penerima manfaat dimaksud.

"Satu keluarga berhak mendapat sekitar Rp 3.5 juta selama 1 tahun sedangkan untuk tambahan hanya menerima 1 semester yang nilainya juga bervariasi seperti ibu hamil, maka hanya akan menerima Rp 450 ribu," urai Kepala Dinas Sosial setempat, Irawadi, saat dikonfirmasi, di ruang kerjanya, Rabu (28/12).

Lanjutnya, program lain yang juga berasal dari Pemerintah pusat yaitu bantuan kepada korban kebakaran di dua lokasi di kota Jayapura juga telah diserahkan yaitu bantuan korban bagi korban kebakaran yang meninggal di APO, Distrik Jayapura Utara  dan Kotaraja, Distrik Abepura.

Begitu pula, bantuan terhadap rumah tinggal layak huni (Rutilahu) juga telah diserahkan kepada masyarakat yaitu berupa bahan-bahan bangunan dan telah ditindaklanjuti dengan memperbaiki rumah tinggal mereka.

Kemudian, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) yang juga diberikan kepada program keluarga harapan dalam hal ini ada beberapa kelompok yang mendapat bantuan dana seperti penjual sembako, pinang dan penjual kelapa.

"Seluruh dana dari Kementrian Sosial RI semuanya disetor melalui Kantor Pos Jayapura bahkan sebagian lainnya melalui Bank BNI. Sementara, Dinas Sosial Kota Jayapura tidak mengelola dana-dana tersebut," tegasnya.

Sebanyak 200 warga eks Timor Timur yang kini berdomisili di Kota Jayapura juga tak luput dari bantuan yang dikucurkan melalui bank. Bantuan Pempus ini pernah diberikan juga pada 2012 dan terakhir tahun 2016.

Diakuinya, Dinsos Kota Jayapura berharap agar semua masyarakat yang kurang mampu ikut dalam program keluarga harapan.

Namun, Pemkot hanya bersifat mengajukan ke Pempus, dan Kemensos RI dalam menyalurkan bantuan mereka juga berpatokan kepada data BPS mengenai data-data orang miskin di kota Jayapura.

"Terkadang juga kita merasa kontradiksi dengan Pemerintah pusat karena apa yang telah kami siapkan yaitu warga yang betul-betul menerima sesuai dengan kriteria tapi saat bantuan turun seringkali tidak sesuai dengan permintaan Pemerintah kota," akui Irawadi.

Seperti, semua korban kebakaran yang terjadi di kota Jayapura mendapat bantuan karena berdasarkan adanya aturan dari pemerintah.

"Kondisi kebakaran yang terjadi idealnya harus ada 30 KK, namun apabila kurang dari itu maka Pemerintah pusat tidak mau membantu dan sebaliknya dikembalikan kepada Pemerintah kota, sementara jeda waktunya juga tidak boleh lewat dari 1 bulan," bebernya.

Walau begitu, Irawadi bersyukur karena apa yang diajukan oleh Pemkot melalui Dinas Sosial semuanya dijawab oleh Pempus.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga