Buta Aksara Masih Menjadi Persoalan di Papua

Share it:
Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'Ad
Jayapura, Dharapos.com
Fenomena tingginya angka buta aksara hingga saat ini masih menjadi persoalan di Tanah Papua.

Dan, kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah provinsi di ujung timur Indonesia khususnya menjelang akhir kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal.

Ada beberapa bagian yang masih harus ditingkatkan salah satunya menyangkut penurunan angka buta aksara yang masih membutuhkan perhatian yang serius.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad memastikan adanya penambahan speed terhadap beberapa program yang berkaitan dengan penekanan angka buta aksara.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, lanjut dia, akan didorong agar dapat melalukan berbagai program termasuk KKN tematik untuk menekan angka buta aksara tersebut.

“Pemerintah Provinsi Papua juga akan memanfaatkan berbagai pranata sosial yang ada seperti gereja dan kelompok masyarakat lain untuk bersama-sama menurunkan angka buta aksara,” kata Musa’ad.

Selain itu, pihaknya juga akan mengecek beberapa program yang sudah dicanangkan sejak 2013 dan telah diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik yang sudah memenuhi target maupun yang belum serta program apa yang on track.

Begitu pula dengan program pembangunan perumahan 13 ribu unit rumah yang hingga 2016 ini telah mencapai 10 ribu lebih.

Dan tahun ini, Pemerintah akan kembali membangun 2000 unit rumah dengan harapan di 2018 pembangunan rumah bisa melampaui target yakni 13 ribu unit.

“Jadi target pembangunan 13 ribu unit kita yakin akan dapat tercapai, sebab tahun ini kita akumulasi berapa unit rumah yang dibangun provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” ujar Musa’ad.

Ditambahkan, Pemprov Papua akan segera menyiapkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM.

Dikatakannya, 2017 merupakan tahun yang strategis pada masa kepemimpinan Gubernur dan wakil
Gubernur Papua.

Dan merupakan tahun ke empat dimana ada beberapa agenda yang harus di siapkan untuk menyiapkan pertanggungjawaban akhir jabatan.

“Ini yang sangat penting bagi kami, karena merupakan pertanggungjawaban publik dari Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat,” tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga