Disdukcapil Kota Jayapura Jalani Persiapan ISO 2001 - 2015

Share it:
Dr. Ir. Junitha, S.SE, M.Si
Jayapura, Dharapos.com
Setelah meraih ISO 9001-2008, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura kini harus mempersiapkan diri menyambut standar pelayanan ISO 2001-2015.

Guna meraih itu, Dinas yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan langsung mendapat pendampingan dan pelatihan dari Asessor Badan Komite Akreditasi Nasional.

Untuk diketahui, ISO 2001 - 2015 baru berlaku sejak September 2015

"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setelah September 2018 Disdukcapil Kota Jayapura harus merubah standar pelayanan dari SNI ISO 9001-2008 menjadi SNI ISO 2001-2015," ungkap Asessor dari Badan Komite Akreditasi Nasional Dr. Ir. Junitha, S.SE, M.Si, saat dikonfirmasi, Jumat (20/1).

Sosok yang telah menggeluti ISO dari tahun 1952 ini bertugas mengaudit badan-badan sertifikasi dan panitia teknis di badan standarisasi nasional sebagai sistem manajemen mutu.

Kedatangannya ke Dispendukcapil Kota Jayapura guna melihat apakah penerapan ISO di Disdukcapil Kota Jayapura sudah berjalan dengan efektif atau belum. Hal ini berkaitan dengan raihan ISO 9001 - 2008 pada 2015 lalu.

Dan juga seiring dengan banyaknya program inovasi seperti mobile KIA, dan Three in One hingga aplikasi android yang lebih cepat diterapkan dinas ini.

Bahkan dirinya menilai DKI dalam pelayanan publik khusus pada intansi yang sama juga masih kalah dibanding Disdukcapil Kota Jayapura.

"Anak saya sendiri mengurus e-KTP sudah sebulan juga tidak selesai namun di kota Jayapura hanya hitungan jam," puji Junitha.

Diakuinya, kedatangan dirinya adalah untuk memberikan pelatihan terkait ISO 2001-2015 yang baru berlaku sejak September 2015.

"SNI ISO 2001-2015 lebih sulit karena kepemimpinan sangat memegang peranan penting dan berisiko seperti misalnya saat melayani orang tua atau lansia yang hendak mengurus dokumen kependudukan," akui Junitha.

Sementara sebelum ISO terbit, Disdukcapil Kota Jayapura melakukan sistem mobile atau menjemput pelayanan.

"Ada juga pembuatan akte kelahiran anak di rumah sakit sementara resiko pelayanan standar ISO 2001 - 2015 ini jika ibu hamil baru melahirkan maka agak sulit untuk penerapannya sehingga hal itu harus dipikirkan ke depan," lanjutnya.

Pelatihan yang di lakukan selama seminggu, guna membuka wawasan seluruh ASN Disdukcapil Kota Jayapura agar segera mempersiapkan diri untuk melakukan revisi.

Selain itu, saat pendampingan, dirinya rutin bertemu dengan para Kepala Bidang Disdukcapil guna melihat realisasi pelaksanaannya sudah sampai sejauh mana, serta efektif atau tidak.

"Dan ternyata semuanya sudah dilakukan dengan baik, hanya ada data yang kurang atau sistem berjalan lambat namun sebagian besar sudah dilaksanakan," cetus Junitha.

Semua yang sudah dilakukan, harus di lihat lagi seperti dokumen-dokumen dan seberapa jauh pelaksanaan apakah ada hasilnya, maupun ada masalah atau tidak.

"Sebelum ISO di berikan ternyata Disdukcapil Kota sudah melakukan pelayanan sesuai permintaan ISO itu sehingga tinggal dilakukan pendataan saja," sambungnya.

Untuk ISO yang baru yakni setiap tindakan harus ada resiko atau pemikiran berbasis resiko.

"Kinerja Kepala Disdukcapil Kota Merlan Uloli juga dikatakan sangat leader sheep artinya beliau menargetkan kerja efisien begitu pula tanggapan masyarakat bahwa pelayanan di bawah kendali beliau sangat baik," tandas Junitha.

Dalam pelayanan publik juga tidak ada sogok-menyogok dan semua dilakukan sangat transparan, begitu pula proses pernikahan yang dilakukan di Kantor Wali Kota untuk menghindari adanya upaya gratifikasi termasuk seluruh langkah pengurusan dokumen kependudukan yang tidak dipungut biaya alias gratis.

Junitha juga mengapresisasi kepada pelayanan Disdukcapil Kota Jayapura karena pelayanan KTP atau akta hanya menunggu 10 menit sampai 1 jam sementara perbandingan di DKI berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

"Yang menarik di ISO 2001 - 2015, kita melakukan pelayanan dengan pemikiran berbasis resiko karena jika kita memikirkan resiko maka pencegahan tidak perlu lagi," tegasnya.

Sertifikat ISO bukan sesuatu yang gampang atau hanya kertas saja, sehingga setiap tahun badan sertifikasi akan melakukan dan melihat apakah implementasinya benar atau tidak. Bahkan tidak sembarang memberikan sertifikasi karena juga akan di audit.

Olehnya itu, Junitha meminta agar seluruh SKPD harus sama dengan Disdukcapil Kota Jayapura.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga