Komisi V DPR Papua Pertanyakan Komitmen Penghapusan Miras

Share it:
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Utti
Jayapura, Dharapos.com
Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan mempertanyakan tindak lanjut Pakta Integritas yang dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati, Kapolda, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kejati Papua terhadap komitmen penghapusan minuman keras (miras).

Juga terkait dengan penegakkan hukum lainnya atas realisasi dan pencabutan serta penghapusan miras di tanah Papua yang berlangsung selama 2016 lalu.

"Kami mempertanyakan komitmen Gubernur Papua, Bupati, Walikota, Kapolda, Pangdam, Kejati, Kapolres dan Dandim terhadap pencabutan minuman keras di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura dimana indikasi peredaran miras masih terus berlangsung," ungkap Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Utti saat dikonfirmasi, di ruang kerjanya, Rabu (11/1).

Dikatakan, dalam Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Forkompimda Pemerintah Provinsi Papua serta 
Pemerintah kabupaten/Kota tertera bahwa sejak 1 Januari 2017, Papua telah bebas dari miras.

"Sekarang ini, sudah sejauh mana penanganan yang telah dilakukan terhadap penghentian peredaran miras 
yang sudah dilakukan oleh Wali Kota dan para Bupati di daerahnya? Itu yang harus dipaparkan ke publik," bebernya.

Nason juga menegaskan, jika izin miras di tanah Papua belum dicabut maka pihaknya meminta untuk mengerahkan aparat keamanan untuk melakukan tindakan.

Sebab jika tidak, maka masyarakat menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah maupun kepada penegakkan hukum.

"Selama Pemerintah belum mencabut izin peredaran minuman keras di tanah Papua, maka akan semakin tinggi tingkat kriminalitas, yang pada akhirnya kembali masyarakat yang jadi korban. Baik, itu kasus penganiayaan, pembunuhan, laka lantas maupun kasus kriminalitas lainnya," sambungnya

Politisi PPP ini bahkan menyarankan kepada Pemerintah agar menyiapkan kotak pengaduan tentang laporan kasus kriminalitas yang terjadi di Papua, khususnya di Kota Jayapura.

Kotak pengaduan tersebut harus dilakukan secara tertutup.

"Jadi siapa pun yang melakukan tindakan kriminalitas, baik itu penegak hukum maupun aparat pemerintah itu sendiri harus segera ditindaklanjuti atau diberikan sanksi tegas," pungkasnya.


(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga