KPU Kota Jayapura Diingatkan Soal Tahapan Yang Tertunda

Share it:
Ketua Tim Kampanye  dan Pemenangan  BTM - HaRUS, Mukri M. Hamadi (kedua dari kanan) saat menyampaikan pernyataan pers terkait penetapan KPU Kota Jayapura untuk paslon tunggal  di Pilkada Kota Jayapura 
Jayapura, Dharapos.com
Pasca penetapan pasangan tunggal Calon Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dan wakilnya Ir. H. Rustan Saru, MM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura diminta untuk segera memenuhi beberapa tahapan pemilihan yang sempat tertunda akibat proses hukum yang berlangsung.

Untuk itu, tim kampanye paslon BTM – HaRUS kembali mengingatkan KPU Kota Jayapura untuk segera memenuhi tahapan-tahapan dimaksud.

Demikian pernyataan Ketua Tim Kampanye  dan Pemenangan  BTM - HaRUS, Mukri M. Hamadi saat menggelar jumpa pers di kediaman BTM, Jalan Jeruk Nipis, Sabtu(13/1).

Mukri didampingi Ignasius Hasim selaku Ketua Koordinator Bidang Kampanye dan Strategi Pemenangan, dan Herman R. Kabey selaku Koordinator Penghubung KPU - Panwas serta Muis Iba sebagai Wakil Sekretaris Tim Pemenangan BTM - HaRUS.

Dirincikan, beberapa tahapan dimaksud antara lain kampanye debat dengan satu paslon yang hingga saat ini belum dilakukan KPU.

“Karena hal itu merupakan amanat UU yang telah diatur dalam PKPU Nomor : 7 Tahun 2016 bahwa harus ada debat calon perseorangan yang mengacu pada  PKPU Nomor 14 tahun 2016,” terang Mukri.

Selain itu, proses persiapan administrasi dan proses pencoblosan yakni pencetakan surat suara yang juga sampai saat ini belum dilaksanakan KPU Kota Jayapura. Sehingga tim pemenangan BTM - HaRUS mengingatkan hal itudan mendesak untuk segera dilaksanakan.

“Karena time limitnya hanya tinggal dua hari yang diberikan bagi KPU sesuai UU untuk menyelesaikannya sebelum hari Selasa (17/2),” lanjut Mukri.

Pembentukan KPPS yang sedang berlangsung oleh PPS dan PPD juga diharapkan tidak terganggu dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak lain.

Pada kesempatan tersebut, tim pemenangan BTM - HaRUS juga mengingatkan Panitia Pengawas Kota Jayapura untuk tidak melakukan pelanggaran pelaksana dengan cara menyerahkan berkas paslon nomor urut satu ini kepada pihak lain, tanpa aturan pengadilan atau di luar tahapan maupun kode etik Panwas yang di atur dalam PERBAWASLU Nomor 11 Tahun 2015.

“Karena bocoran saat ini bahwa Panwas telah menyerahkan berkas pasangan calon BTM - HaRUS kepada pihak lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” beber Mukri.

Atas fakta tersebut, Bawaslu Provinsi Papua maupun pusat juga diminta untuk segera menindak tegas oknum Panwas Kota Jayapura yang dengan sengaja telah menyerahkan berkas calon BTM - HaRUS kepada pihak lain.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Jayapura akhirnya diikuti satu calon yaitu Calon Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dan pasangannya sebagai calon Wakil Wali Kota Ir. H. Rustn Saru, MM.

Kepastian tersebut diperoleh pasca turunnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 pada 5 Januari 2017 yang menolak upaya hukum kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura melawan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mengusung jargon BTM – HaRUS tersebut.

Putusan MA RI ini memperkuat amar putusan yang dikeluarkan PTUN Makassar beberapa waktu sebelumnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga