Pemungutan Uang Pangkal di Pasar Diatur dalam Perwal

Share it:
Kepala Disperindagkop Kota Jayapura, Robert L. Awi, ST, MT
Jayapura, Dharapos.com 
Pembayaran uang pangkal yang ditetapkan pada setiap kios di pasar dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 28 Tahun 2015.

Demikian pernyataan ini di sampaikan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, Robert L. Awi, ST, MT kepada Dharapos.com, saat dikonfirmasi di kantor Wali Kota setempat, Jumat (27/1).

Penjelasan yang sama juga telah disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Komisi C  DPRD Kota Jayapura dan para pedagang pasar Entrop pada Kamis (26/1).

"Uang pangkal ini kami pungut berdasarkan pengalaman yang kami alami di Pasar Hamadi. Karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pembagian kios sehingga menimbulkan kekacauan di pasar tersebut," jelas Awi.

Karena, dalam menempati kios di pasar semua orang mempunyai hak yang sama sehingga terjadi saling klaim dan komplain bahkan berujung pada perebutan. Sementara, Pemkot Jayapura tidak jelas dimana posisinya.

Bahkan, diakui Awi, kerap kali pihaknya dipanggil oleh Ombudsman bahkan sampai ke Kepolisian namun Dinas Perindagkop tidak bisa memihak kepada para pedagang. Karena posisi mereka semuanya sama-sama memiliki hak untuk menempati pasar.

"Fakta seperti inilah yang terjadi di pasar. Belum lagi jual beli kios-kios milik Pemerintah yang kemudian juga disewakan kepada pihak yang tidak berhak. Sehingga hal  ini mendorong Dinas Perindagkop mengambil keputusan bahwa setiap pedagang yang hendak menempati kios harus membayar uang pangkal," bebernya.

Cara seperti ini dimaksudkan untuk membuktikan kesungguhan apakah pedagang yang menempati kios tersebut betul-betul akan menggunakannya untuk melakukan perdagangan jual beli

Kondisi ini pun membuat  animo masyarakat di kota Jayapura cukup tinggi untuk ingin untuk mendapatkan Kios di Pasar Entrop tersebut.

Namun begitu, kata Awi, tetap harus disesuaikan dengan kemampuan para pedagang.

"Memang semua pedagang sekarang tidak bisa mendapat tempat karena ada harga-harga yang harus dibayar sebagaimana yang telah ditentukan. Pembayaran uang pangkal pun bervariatif mulai dari 10 - 50 juta rupiah dan tentunya sesuai dengan ukuran kios yang ada," lanjut dia.

Kemudian, pembayaran uang pangkal tersebut hanya dilakukan sekali saja dan seterusnya para pedagang wajib untuk membayar retribusi pasar, bulanan dan harian sesuai dengan aturan yang berlaku di kota Jayapura

"Sehingga penataan lingkungan maupun pedagang bisa dilakukan sejak dini karena kehadiran Pemkot sangat nyata di dalam pasar," tegasnya.

Pemkot melalui Dinas Perindagkop Kota bisa membantu para pedagang dengan menyediakan 171 kios.
Kemudian, masyarakat juga diberikan pilihan berupa keringanan untuk melunasi uang pangkal selama satu tahun.

Selain juga ada los-los yang telah disediakan pelatarannya untuk berjualan.

"Dengan kondisi tersebut maka sangat tidak benar jika kehadiran pasar tersebut memberatkan pedagang. Karena kondisi ini bukan saja terjadi pada Pemerintah Kota Jayapura namun Pemerintah kabupaten/kota lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama," cetusnya.

Sehingga dengan kehadiran Pemerintah memang betul-betul nyata berdasarkan regulasi di pemerintahan setempat.

Ditambahkannya, setelah melakukan pertemuan dengan Komisi C DPRD Kota Jayapura, Awi juga mengakui para pedagang tersebut akhirnya paham dan mengerti bahwa Pemkot dalam hal ini Dinas Perindagkop tidak bisa menurunkan harga apalagi menggratiskan kios.

"Hanya yang bisa diringankan bagi para pedagang yaitu memperpanjang waktu pembayaran," tukasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga