Polemik Pilkada Kota Jayapura, KPU RI Akui Adanya Kesalahan Administrasi

Share it:
Suasana dengar pendapat di Komisi II DPR RI  membahas dan memutuskan kebijakan politik demi menyelamatkan demokrasi yang benar di Kota Jayapura, Kabupaten Dogiyai dan sejumlah daerah di Indonesia
Jakarta, Dharapos.com
Polemik terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Jayapura, masih terus bergulir terus dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Politik Hukum dan HAM RI dan DPR RI khususnya Komisi II DPR RI yang membidangi masalah Politik dan Pilkada.

Atas hal itu, Komisi II DPR RI telah memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI serta calon Wali Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, SP bersama tim suksesnya dalam rangka melakukan rapat dengar pendapat untuk melakukan putusan politik terkait Pilkada Kota Jayapura.

Hal yang sama juga dilakukan pada Kabupaten Dogiyai serta daerah-daerah lainnya se-Indonesia yang bermasalah dalam Pilkadanya.

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, mengatakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) merupakan putusan sesat, karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang berakibat atas putusan yang dikeluarkannya.

Yang dalam hal ini keputusan yang pada akhirnya mengorbankan hak demokrasi rakyat yang harusnya digunakan dalam pesta demokrasi yang sesungguhnya, yang dapat menghindarkan konflik di masyarakat.

“Suara rakyat dikalahkan oleh palu hakim yang sesat,” ungkapnya dalam dengar pendapat di Komisi II DPR RI, Jumat (13/1).

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Chairuman Harahap, menandaskan, KPU dan Bawaslu RI harus melihat fakta di masyarakat.

“Fakta yang rill seperti apa yang kemudian menjadi dasar dalam mengambil kebijakan dan putusan dengan tidak mengorbankan hak demokrasi rakyat atau mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, harusnya KPU membuka saja ruang demokrasi dengan seadil-adilnya bagi rakyat yang baik mencalonkan diri maupun yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.

“Lakukanlah demokrasi, mana pilihan rakyat, ya itu sudah yang dipilih rakyat. Harus ada kebijakan politik,” kembali tegasnya.

Sementara itu, pendapat yang berkembang dalam rapat dengar pendapat tersebut, dinilai bahwa sejumlah tahapan Pilkada yang terjadi baik di Kota Jayapura, Kabupaten Dogiyai maupun daerah lainnya di Indonesia bermasalah.

Dalam hal ini, baik KPU di tingkat kabupaten/kota, Provinsi hingga KPU RI yang dalam pelaksanaannya tidak prosedural sehingga menimbulkan konflik di daerah sebab di satu sisi melaksanakan UU No 10 Tahun 2016 tapi di satu sisi lainnya melanggar UU dimaksud.

Di tempat yang sama, Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, mengakui bahwa polemik Pilkada yang terjadi di Kota Jayapura, pada dasarnya merupakan sebuah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara setempat.

Pada kesempatan itu, diakuinya, belum ada titik temu penyelesaian terhadap Pilkada Kota Jayapura dan daerah lainnya.

Di lain pihak BMD-ALAM telah melakukan gugatan ke MA atas tindakan KPU Kota Jayapura yang tidak tidak melaksanakan putusan Panwas Kota Jayapura untuk memverifikasi ulang berkas pencalonan pasangan BTM – HaRUS.

Dan juga gugatan terhadap tindakan KPU setempat dalam menetapkan calon tunggal di Pilkada Kota Jayapura.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga