Pilkada Kota Jayapura, Tim Hukum BTM – HaRUS Apresiasi Putusan DKPP RI

Share it:
DKPP RI
Jayapura, Dharapos.com
Tim Penasihat Hukum (PH) pasangan calon Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dan wakilnya Ir. H. Rustan Saru, MM (BTM – HaRUS) mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Jayapura.  

Keputusan tersebut dinilai telah sesuai dengan harapan masyarakat dalam rangka penegakan demokrasi di daerah ini.

Salah satu PH yang tergabung dalam Tim Hukum Paslon BTM – HaRUS, Muh. Salman Darwis., S.H, M.H.Li yang dikonfirmasi Dharapos.com via telepon selulernya, Sabtu (21/1) pagi terkait putusan tersebut, mengakui bahwa apa yang telah ditetapkan DKPP RI sudah sesuai harapan pihaknya selaku penggugat dalam perkara tersebut.

“Kami mengapresiasi putusan ini, karena DKPP RI ternyata juga melihat secara jelas adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini pejabat di KPU Kota Jayapura,” akuinya.

Pasalnya, sesuai isi gugatan yang disampaikan sebelumnya memuat inti persoalan yang sama yaitu adanya indikasi pelanggaran kode etik dalam hal ini yang dilakukan oknum pejabat KPU Kota Jayapura.

Salman menuturkan, gugatan tersebut berawal dari adanya ketidakberesan dalam penetapan paslon peserta Pilkada Kota Jayapura khususnya yang berkaitan pemberian 2 rekomendasi PKPI dari kubu yang berbeda masing-masing untuk paslon BTM – HaRUS dan satunya lagi bagi paslon Boy Markus Dawir – Dr. H. Nur Alam, SE, M.Si, (BMD –ALAM).

Pada saat verifikasi data, ternyata rekomendasi PKPI milik BTM – HaRUS ditolak dan sebaliknya milik paslon BMD –ALAM diterima.

Keberatan terhadap keputusan itu, Tim PH BTM - HaRUS kemudian melayangkan gugatan terkait dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP RI terhadap persoalan dimaksud.

Sehingga atas beberapa fakta di lapangan inilah yang akhirnya ditegaskan DKPP RI dengan mengeluarkan keputusan pemecatan 3 Komisioner KPU dan 1 Panwas Kota Jayapura yang tertuang dalam Putusan Nomor 150/DKPP-PKE-V/2016 karena terbukti melanggar kode etik.

Putusan ini juga nilai Salman tak terlepas dari upaya pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Makassar terkait keputusan KPU Kota Jayapura yang tetap bersikeras menetapkan 2 paslon peserta Pilkada Kota Jayapura.

“DKPP RI juga menilai telah terjadi pelanggaran kode etik ketika pihak penyelenggara dalam hal ini oknum pejabat di KPU Kota Jayapura sengaja melakukan pembiaran dengan tidak segera membuat keputusan penetapan tentang satu pasangan calon,” beber Salman.

Karena  putusan di PTUN Makasar memenangkan BTM – HaRUS yang diperkuat putusan MA RI mewajibkan KPU Kota Jayapura segera menindaklanjuti putusan tadi dengan menetapkan peserta Pilkada setempat hanya satu pasangan calon.

Ternyata, meski sudah ada putusan MA, namun faktanya, KPU Kota Jayapura terkesan sengaja melakukan pembiaran dengan tidak juga menindaklanjuti putusan MA tadi.

Walaupun kemudian akhirnya ditetapkan juga, namun hal itu terjadi karena adanya desakan dari berbagai pihak.

"Dengan demikian kami mengapresiasi putusan DKPP RI ini karena turut memperkuat putusan yang telah dimenangkan tim BTM - HaRUS baik di tingkat PTUN Makasar maupun di tingkat MA RI," tegasnya.

Terhadap dua putusan yang dikeluarkan baik oleh PTUN yang diperkuat MA maupun DKPP RI, Salman pun merasa perlu mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahaminya yang kemudian sengaja dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan isu yang menyesatkan.

"Putusan MA itu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam tahapan Pilkada yang dilakukan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Jayapura terhadap penetapan dua pasangan calon tanpa diperkuat persyaratan yang benar," urainya.

Sedangkan, putusan DKPP RI ini ditujukan kepada perilaku para oknum pejabat penyelenggara pemilu di KPU Kota Jayapura yang terindikasi melanggar kode etik sehingga akhirnya harus diberlakukan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat alias pemecatan maupun teguran keras.

"Jadi, keputusan DKPP RI tidak mengubah Keputusan MA RI," kembali tegasnya.

Ditambahkan Salman, ketidaktegasan KPU sedari awal inilah yang kemudian memicu berbagai polemik hingga akhirnya muncul beragam persepsi di masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.

Olehnya itu, ia menghimbau kepada semua pihak untuk berjiwa besar dan menghargai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Pilkada ini dapat berjalan aman dan lancar.

Sebelumnya, DKPP RI resmi memberhentikan 3 Komisioner KPU Kota Jayapura dan 1 Komisioner Panwas yang terbukti melanggar kode etik dalam melaksanakan tahapan Pilkada Kota Jayapura periode 2017 - 2022.

Tiga Komisioner KPU Kota Jayapura yang di berhentikan yaitu Yeremias Numberi sebagai Ketua KPU dan Yusuf Sraun serta Regina A yang  masing - masing sebagai anggota.

Sementara 1 Komisioner Panwas Kota Jayapura yang diberhentikan yaitu Soleman Maniani sebagai Ketua Panwas.

Selain itu, dua anggota KPU Kota Jayapura dan dua Anggota Panwas Kota Jayapura dalam putusan DKPP memberikan teguran yang keras.

Keputusan pemecatan tersebut tertuang dalam putusan No. 150 & 151/PKE-DKPP-V/2016 KPU & Panwaslih Kota Jayapura.

Ketua DKPP RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH, majelis hakim DKPP memutuskan untuk memecat tiga anggota KPU Kota Jayapura dan satu anggota Panwas Kota Jayapura tidak lain berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

“Putusan pemecatan itu dalam porsi yang berbeda tapi masih terkait kasus yang sama,” ungkapnya kepada wartawan usai Sidang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor DKPP RI di Jakarta, Jumat (20/1).

Dijelaskannya, untuk sementara proses penyelenggaraan Pemilu diambil alih oleh KPU Provinsi Papua, sambil menunggu proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap komisioner KPU Kota Jayapura yang baru untuk menggantikan tiga komisioner yang sudah dipecat tersebut.

Selain komisioner KPU Kota Jayapura dan Panwas Kota Jayapura dipecat, kata Jimly, DKPP juga memecat satu komisioner KPU Kabupaten Dogiyai, karena terbukti juga melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara.

Sebagai penyelenggara pemilu harus tegas dan tidak boleh ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya demi terselenggaranya pemilu yang baik dan benar,” tandasnya.

(HAR/Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga