PT. FI Didesak Selesaikan Tunggakan Pajak Senilai 3,5 Triliun

Share it:
Gubernur Papua, Lukas Enembe
Jakarta, Dharapos.com
Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak PT. Freeport Indonesia (PT. FI) selesaikan tunggakan senilai Rp 3,5 Triliun pasca keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan dengan pembayaran pajak air permukaan.

Pengadilan Pajak  Indonesia pada 17 Januari lalu telah memutuskan menolak gugatan yang diajukan PT. FI berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

"Itu harus segera diselesaikan” tegas Gubernur pada konferensi pers bertempat di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (27/1) menanggapi hasil keputusan Pengadilan Pajak Indonesia.

Dijelaskan, bahwa munculnya gugatan pajak oleh PT.  FI dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh perusahaan tambang tersebut sebagaimana disampaikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam hasil auditnya.

“BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT. FI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai Pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud," jelas Gubernur.

Namun, PT. FI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia.

"Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak,” cetus Gubernur.

PT. FI, menurut dia, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp. 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1990, sementara Pemerintah daerah Papua mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp. 120/m3/detik.

Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh PT. FI.

Gubernur sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut di tolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini.

“Perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah, karena kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu. Hanya karena ini berkaitan dengan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat Papua maka kami perjuangkan sekuat dan semampu kami," tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga