Soal Keterlambatan Pembayaran TPP, Kadisdik Kota Akui Adanya Kekosongan Dana

Share it:
I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd
Jayapura, Dharapos com  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, MM.Pd memaklumi sikap sejumlah guru yang mendatangi Komisi D DPRD Kota Jayapura untuk menanyakan soal Tunjangan Profesi Pengajar (TPP).

Pasalnya, pembayaran TPP oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Jayapura mengalami keterlambatan.

"Kami tidak akan marah atau menyalahkan mereka karena sebelumnya, terkait keterlambatan ini sudah
dijelaskan namun ternyata mereka belum memahaminya," ungkapnya, Selasa (17/1).

Dijelaskan Kadis, khusus untuk pembayaran TPP kepada K2, pengajuannya telah dilakukan sejak Desember 2016 lalu.

Namun setelah diajukan, ternyata masih ada kekurangan dana di kas daerah.

"Atas fakta itu, maka  saya minta kepada mereka saat itu untuk tetap bersabar," jelasnya

Kadis juga telah melakukan koordinasi dengan Kepala BPKAD Kota Jayapura, bahwa pihaknya akan secepatnya mengusulkan guru atau tata usaha yang belum mendapat TPP agar segera dibayarkan sehingga nantinya usai dilakukan pengukuhan OPD, barulah diproses.

Karena itu, ia meminta para guru untuk tetap melakukan aktivitas belajar-mengajar seperti biasa dan tidak perlu memikirkan masalah TPP karena itu sudah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengajukannya ke BPKAD setempat.

Dirincikan, jumlah Tata Usaha dan  guru K2 yang mengalamai keterlambatan pembayaran TPP tersebut sebanyak 210 orang yang tersebar di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

"Selain TPP, ada juga kekurangan pembayaran TPP sebesar 250 ribu untuk jenjang SD dan semuanya nanti akan diajukan karena kekurangan pada kas daerah di akhir tahun kemarin. Dimana dana yang dialokasikan ke Dinas sangat kurang sehingga terjadi keterlambatan," rincinya.

Kadis memastikan bahwa kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pihak Dinas dan akan tetap dibayarkan.

Pembayaran dana TPP tersebut hanya untuk triwulan IV yakni bulan Oktober, November dan Desember.

Memang diakui Kadis ada yang terlambat pembayaran hingga 9 bulan dan akan di cari data terlebih dahulu namun yang terbesar adalah pada 3 bulan terakhir di tahun 2016 dengan total Rp 1.5 juta untuk setiap guru, karena perbulannya sebesar Rp 500 ribu.

Dengan demikian jika ditotalkan mencapai sekitar 200 juta lebih yang harus dibayarkan.

Olehnya itu, Kadis mengharapkan agar ke depannya jika ada masalah agar tidak lagi ditempuh dengan cara seperti itu.

"Karena sikap guru yang selalu mendidik anak tentunya harus memberikan karakter yang baik kepada peserta didik," tandasnya.

Kadis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang telah memberikan jawaban sehingga tidak memancing polemik.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga