6 Staf Presiden RI Datangi Wali Kota Terpilih Bahas Pasar Mama-mama Papua

Sebanyak enam orang dari Kantor Staf Presiden dari Kementerian BUMN, Damri dan Pokja Papua, mendatangi kediaman Wali Kota terpilih, DR. Benhur Tomi Mano, MM, Selasa (21/2) sore.
Share it:
Pertemuan 6 Staf Presiden RI bersama Wali Kota terpilih DR. Benhur Tomi Mano, MM membahas
terkait pengelolaan Pasar Mama-mama Papua, Selasa (21/2) sore   
Jayapura, Dharapos.com 
Sebanyak enam Staf Presiden dari Kantor Kementerian BUMN, Damri dan Pokja Papua, mendatangi kediaman Wali Kota terpilih, DR. Benhur Tomi Mano, MM, Selasa (21/2) sore.

Kedatangan tersebut dalam rangka untuk meminta ide-ide atau pemikiran-pemikiran terkait operasional pasar Mama-mama Papua yang pembangunannya telah rampung 100 persen dan rencananya akan diresmikan pada Mei 2017 mendatang.

Dalam hal ini yang berhubungan dengan apakah ada visi misi yang berkaitan dengan pasar tersebut saat dilantik menjadi Wali Kota nantinya.

"Ada 2 hal penting yang dibicarakan terkait dengan pengelolaan pasar tersebut, diantaranya pergantian lahan
Damri yang digunakan untuk pembangunan Pasar Mama Papua, serta bagaimana untuk memfungsikan segera pasar Mama Papua khusus di Kota Jayapura" demikian disampaikan  Asisten Deputi Pelayanan Hukum Kementerian BUMN, Dwi Arif Purnomo.

Intinya, semua harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,dengan memperhatikan kepentingan Pasar Mama Papua.

Dijelaskan pula, ada beberapa  poin penting yang akan diagendakan ke depan bersama Wali Kota terpilih, juga dengan Pemprov Papua tentang kepastian alternatif pilihan lahan yang akan digunakan untuk mengganti lahan Damri dan kapan waktu yang paling optimal sehingga pasar mama Papua mulai difungsikan.

Dikatakan, pembangunan pasar tersebut merupakan program Pempus dan tentu untuk kepentingan masyarakat Papua khususnya di Kota Jayapura, sebagai bukti janji dan realisasi dari Presiden RI, Joko Widodo.

Terkait dengan penggantian lokasi Perum Damri ada beberapa tempat yang telah disampaikan namun belum bisa dikatakan kepada publik karena masih belum final dan masih dalam tahapan pengkajian.

"Karena harus sesuai dengan fungsi secara ketentuan dan peraturan mana yang paling sesuai untuk penggantian," lanjutnya.

Purnomo juga mengakui, ada respon yang baik setelah bertemu dengan Pemkot Jayapura terkait dengan pasar Mama Papua, tentu dengan memperhatikan kesiapan semua pihak

"Kita ingin pengelolaan pasar Mama Papua tidak terkendala oleh hal apapun dan kita ingin smoothing kendala-kendala atau tantangan yang ada saat ini, baik tentang hak ulayat, penggantian lahan dan bagaimana pengoperasian pasar Mama Papua yang efektif, efisien dan bisa membawa kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua di Kota Jayapura," harapnya.

Ditegaskan pula, rencana peresmian tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2017 mendatang.

Maka saat ini juga Pokja Papua telah mengadakan latihan terhadap mama-mama terkait dengan pengelolaan pasar tersebut agar higenis dan bersih sehingga memeberi citra dan image yang bagus terhadap Papua ke depan.

"Arahan dari Bapak Presiden RI terkait dengan Los pada pasar Mama Papua ini bukan untuk diperjualbelikan tetapi murni untuk melatih bagaimana cara berdagang yang bersih, baik serta tersistematika dengan rapi dan tidak berantakan seperti yang ada saat ini," tukasnya.

Ketua Pokja Papua, Judith J. Dipodiputro, turut menambahkan, arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa pasar-pasar di Papua termasuk di Kota Jayapura, tidak lagi diperjualbelikan atau membayar sewa los bahkan tidak ada lagi pungutan retribusi.

Dan untuk teknisnya nanti akan dibahas dengan Pemerintah Kota Jayapura.

Dikatakan, untuk  pasar Mama Papua yang berlokasi di pusat Kota Jayapura, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan Pemerintah setempat untuk mencari solusi terbaik agar semua pedagang merasa berkeadilan.

"Pasar ini karena menjadi kewenangan Pemerintah kota maka pengelolaan juga menjadi tanggung jawabnya sehingga teknisnya nanti juga lewat Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura," terangnya.

Saat ini yang telah dilakukan Pokja Papua yaitu pembinaan berbagai kelompok pedagang khususnya mama-mama yang adalah pedagang suku asli Papua yang sementara berdagang di pasar tenda.

Presiden juga telah mengisyaratkan bahwa pada saat peresmian, pasar tersebut tidak boleh dalam keadaan kosong.

"Karena itu, pembinaan menjadi lebih penting agar mama-mama pedagang segera masuk dan berjualan hingga ada pergerakan ekosistem pasar saat diresmikan oleh Presiden RI nanti," tukas Dipodiputro.

Ditambahkan pula, pihaknya masih harus menuntaskan berbagai macam permasalahan termasuk masalah tanah dengan pemilik hak ulayat.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua," tambah dia.

Kedatangan ke Wali Kota terpilih juga dalam rangka untuk meminta ide-ide atau pemikiran-pemikiran sehingga saat dilantik maka apa ada visi misi terkait dengan pasar tersebut.

Dirincikan, mama-mama yang sementara dibina oleh Pokja Papua saat ini sebanyak 300 orang untuk tahap pertama.

Pasar tersebut nantinya akan menampung sekitar 450 pedagang mama-mama asli Papua.

Sebelumnya, ke 6 Staf Ahli tersebut mendatangi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, guna membahas persoalan pengelolaan pasar Mama Papua yang telah rampung 100 persen pembangunannya oleh Kementerian BUMN.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga