Bagian Pengadaan Setda Kota Jayapura Jalani Pendampingan Hingga 2018

Dua lembaga masing-masing dari LKPP RI dan Millenium Challenge Account - Indonesia (MCAI) hingga saat ini terus melakukan pendampingan di lingkup Pemerintah Kota Jayapura.
Share it:
Sekda Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya (ketiga dari kiri) saat memberikan arahan 
Jayapura, Dharapos.com
Dua lembaga masing-masing dari LKPP RI dan Millenium Challenge Account - Indonesia (MCAI) hingga saat ini terus melakukan pendampingan di lingkup Pemerintah Kota Jayapura.

Khususnya pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda kota Jayapura sejak berubah nomenklatur dari Kantor Layanan Pengadaan (KLP).

Hal ini dalam rangka  penataan terhadap organisasi pengadaan barang dan jasa tersebut.

"Dua lembaga ini memberikan pendampingan terkait bagaimana cara dalam pengelolaan pengadaan oleh petugas-petugas agar bisa dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM usai membuka pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekda, Selasa (21/2).

Pendampingan ini juga dalam rangka menjelang program modernisasi pengadaan barang jasa dan persiapan launching program Legal Protection dari LKPP RI yang bekerja sama dengan Millenium Challenge Account – Indonesia (MCAI).

Agar perangkat di dalam tidak dibayangi dengan masalah-masalah yang oleh penegak hukum bisa masuk di dalam ranah tersebut.

"Untuk itu lebih awal  pendampingan ini diberikan guna menyampaikan hal - hal sesuai dengan pengadaan barang dan jasa sehingga nantinya proses yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa tidak menimbulkan masalah," harap nya.

Lebih lanjut jelas Sekda, untuk Kota Jayapura pada Maret nanti akan dilakukan launching terhadap Legal Protection.

Dimana dari 44 KLP yang terpilih sebagai percontohan hanya 10 KLP termasuk Kota Jayapura.

"Untuk itu kita patut bersyukur, karena Kota Jayapura ditunjuk sebagai salah satu dari 10 KLP di seluruh Indonesia yang bisa mendapat kesempatan pendampingan untuk Legal Protection karenan tidak semua KLP mendapat pendampingan seperti ini," ucapnya.

Foto bersama usai pertemuan
Di tempat yang sama Kepala Bagian Pengadaan Setda Kota Jayapura, Matias B. Mano menambahkan bahwa pendampingan ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Pemkot bersama LKPP RI.

Program ini akan berlangsung selama 2 tahun sejak 2016 hingga 2018 dan hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang setahun.

"Untuk program pendampingan ini kita dimentori selama 2 bulan pada sistem manajerial dan teknikal dan juga akan dilakukan pelatihan ke luar daerah yaitu ke Surabaya," urainya.

Kemudian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota juga mendapat pendampingan dalam program perlindungan hukum yaitu Legal Protection yang dilakukan oleh MCAI dan LKPP RI.

"Dari 44 ULP percontohan yang ada di Indonesia maka hanya dipilih 10 ULP percontohan yang di dalamnya progresnya sangat melejit dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Jayapura merupakan salah satu dari yang dilihat memiliki kemajuan begitu pesat sehingga bisa mendapatkan program Legal Protection tadi," tandas Mano.

Olehnya itu, hari ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Jayapura kedatangan Senior Officer and Project Manager.

"Hari ini dilakukan rapat koordinasi sebagai persiapan launching pada Maret mendatang di mana ada beberapa hal yang kita siapkan yaitu kita akan melakukan MoU dengan Kejaksaan ataupun Kepolisian," rincinya

Dalam Launching nanti ada semacam diskusi panel dengan narasumber dari LKPP, MCAI, Kepolisian dan
Kejaksaan terkait program Legal Protection dalam hal perlindungan hukum tersebut.

Kota Jayapura akan menjadi contoh bagi ULP lain yang ada di tanah Papua bahkan di Indonesia Timur.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga