DPRP : Pempus Dinilai Tak Serius Bangun Papua

Share it:
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda
Jayapura, Dharapos.com
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menilai Pemerintah pusat tak serius bangun provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini.

Pasalnya hingga saat ini, Pempus belum juga memberikan jawaban terhadap Peraturan daerah khusus (Perdasus) yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua tahun lalu.

Perdasus yang sudah dibahas Pemprov bersama DPR Papua dalam sidang Paripurna yang digelar tahun 2016 lalu, telah diajukan ke Kementrian Dalam Negeri RI.

"Sampai saat ini belum ada jawaban resmi dari Pemerintah pusat melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua," terang Ketua DPR Papua, Yunus Wonda ketika di temui, di ruang kerjanya, Selasa (31/1).

Dikatakannya, hal ini perlu dipertanyakan dan kalaupun Pempus menolak pengajuan tersebut, pihaknya ingin juga mengetahui alasan penolakan dimaksud.

"Alasan mendasarnya apa sampai Perdasus yang kami sudah ajukan belum juga mendapat jawaban, sehingga kami juga bisa sampaikan hal ini kepada publik," sambung Wonda.

Terkait kondisi ini, DPR Papua pun mengingatkan Pempus untuk tidak lagi memandang Papua dalam segi politik.

"Kalau Papua dipandang dari segi politik,  maka kita tidak akan pernah bisa membangun tanah ini," imbuhnya.

Bahkan Wonda pada kesempatan tersebut melontarkan pertanyaan yang ditujukan kepada Pempus.

"Mau membangun Papua atau tidak? Kalau mau membangun Papua hilangkan pandangan-pandangan yang dilatarbelakangi kecurigaan, atau berpikir negatif. Kami ingatkan bahwa semua itu harus dihilangkan," tegasnya.

Dan dijelaskan Wonda, dalam UU 21 dengan tegas menyatakan memberi ruang bagi Pemerintah Provinsi Papua.

"Karena itu, jika Perdasus yang sudah kami ajukan tidak diakomodir atau tidak direalisasikan maka lebih baik tidak usah dan katakanlah UU 21 tidak berlaku di Papua," kecam dia dengan raut wajah kecewa.

Pempus, sindir Wonda, sebenarnya tidak mampu melaksanakan UU 21, dan bukan orang Papua tidak mampu. Karena, UU 21 di berikan hanya untuk meredam isu Papua merdeka tetapi tidak ada regulasi khusus untuk merubah Papua.

Buktinya selama 14 tahun, Otonomi khusus berlangsung hanya satu PP yaitu MRP saja, dan ini pertanda bahwa memang Pempus tidak serius mengurusi Papua.

"Karena kalau mau serius urus Papua, contohnya dalam menangani persoalan pelanggaran HAM, mereka harus anggarkan itu dalam APBN baru itu dikatakan Negara serius mengurusnya. Jangan sampai terjadi pemusnahan orang Papua di atas tanah ini dan kami mau perlindungan kepada mereka," cetusnya.

Ke depan, pihaknya akan terus mengecek sudah sejauh mana proses yang sudah dilakukan.

"Pempus harus beri alasan yang pasti agar kami juga bisa sampaikan kepada masyarakat Papua, karena kami sebagai mandat dan kami tidak mau di persalahkan oleh mereka," pungkasnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga