Gubernur Papua Nyatakan Siap Perang Melawan KPK

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH menegaskan siap perang melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI jika proses hukum dugaan korupsi yang dijalani Kepala Dinas PU Papua, Maikel Kambuaya.
Share it:
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Jayapura, Dharapos.com
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH menegaskan siap perang melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI jika proses hukum dugaan korupsi yang dijalani Kepala Dinas PU Papua, Maikel Kambuaya.

Pernyataan tersebut disampaikannya jika ada unsur politik yang dimanfaatkan orang untuk menjatuhkan Pemerintahan Lukas Enembe – Klemen Tinal menjelang Pilkada Gubernur 2018 mendatang.

“Jadi, saya pikir kalau mereka (KPK, red) temukan dokumen sebagai bukti – bukti dugaan korupsi yang merugikan Negara Rp. 42 miliar seperti kasus Mikael dan teman – teman Dinas PU ya itu pasti di proses hukum saja,” lanjut dia di Jayapura, Senin (6/2).

Namun, ditegaskan Enembe, dirinya tidak akan segan – segan untuk berperang melawan KPK jika ada muatan politik bagi kepentingan orang lain dalam dugaan kasus korupsi Rp. 89,5 miliar dana infrastruktur jalan Kemiri – Depapre, Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 ini.

“Kalau murni maka kita harap proses hukum akan jalan, tetapi kalau murni kepentingan politik  saya katakan kita akan perang. Kita ini kepala suku dan kita bisa perang di sini. Saya suruh perang, perang bisa satu kali kita se-Papua ini. Saya ini punya suku lahir untuk berperang,” tegas dia.

Enembe, juga mengingatkan tidak boleh karena kepentingan politik lalu seluruh pimpinan SKPD di lingkup
Pemprov Papua diganggu sehingga tidak bekerja maksimal.

“Jangan ganggu saya punya SKPD, jangan ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik.  Kan sudah pasti ada bukti – buktinya,” jelasnya.

Orang nomor satu diprovinsi paling timur Indonesia ini juga menghimbau kepada seluruh kepala SKPD dan ASN di Papua agar tetap bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua.

“Itulah sebabnya saya menyampaikan kepada para kepala SKPD tidak usah takut kalau tidak ada salah. Jadi jangan tuduh – tuduh Gubernur, Bupati/Walikota, jangan tuduh pegawai atau siapa pun. Karena ini kelemahan negara dimana negara tidak kelola baik terhadap Provinsi ini,” tegasnya.

Enembe juga terlihat begitu kecewa dengan kondisi Papua yang menurutnya sangat jauh dari perhatian Pemerintah pusat.

"Negara tidak mampu mengelola Provinsi Papua, tidak mampu mengelola orang Papua, tidak mampu meng-Indonesiakan Papua," ketusnya.

Kalau mau Indonesiakan Papua, negara punya tugas untuk itu. Jadi kalau mau Indonesiakan caranya berbeda yakni dengan membuat orang Papua sejahtera, membuat orang Papua damai dan membuat orang Papua bisa taat dan tunduk pada negara.

“Ini kelemahan negara yang tidak pernah selesaikan satu persatu. Masyarakat Papua ditembak kayak binatang saja di sini. Saya dengar Komnas HAM mau selesaikan. Selesaikan mana? Sampai hari ini belum selesai. Justru orang datang di sini melihat peristiwa – peristiwa yang terjadi. Itu informasi dari luar dan ini kelemahan Negara,” ujarnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments: