Komisi II DPR RI Harapkan Pilkada 2017 di Papua Berjalan Baik

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI minta Pilkada serentak berjalan dengan baik dan menghindari konflik.
Share it:
Komisi II DPR RI dalam pertemuan bersama Pemprov, KPU dan Bawaslu Papua, serta Polda Papua
dan Kodam XVII Cenderawasih di Sasana Karya, Kantor Gubernur, Dok II Kota Jayapura
Jayapura, Dharapos.com
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI minta Pilkada serentak berjalan dengan baik dan menghindari konflik.

Hal ini menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam pertemuan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, KPU Papua, Bawaslu Papua, Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo mengatakan bahwa pilkada serentak di  Papua menjadi perhatian dari pihaknya mengingat beberapa daerah di Papua rawan konflik, hal ini diharapkan menjadi perhatian Pemprov Papua bersama pihak keamanan.

"KPU juga harus mampu mengayomi KPU kabupaten/kota, agar pilkada serentak ini berjalan dengan baik, jangan sampai jadi masalah baru lagi, kita tahu bahwa beberapa daerah di Papua rawan konflik,"katanya.

Dikatakan, peran dari pemerintah daerah penting dalam mensukseskan pilkada serentak, mengingat DP4 berbeda dengan DPT.

"Perlu komunikasi yang baik antara KPU dengan Dinas Dukcapil, sehingga ada kesamaan data pemilih, data pilkada serentak seperti yang dijelaskan adalah DPT Pilpres, hal ini jadi perhatian,"katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, SH,MH meminta KPU dan Bawaslu tegas dalam pelaksanaan pilkada serentak  sehingga tidak mengulangi kesalahan dalam penyelenggaraan pilkada serentak jilid I tahun 2015 lalu.

"Beberapa daerah konflik di Papua yang menyelenggarakan pilkada ini kita  harapkan menjadi perhatian dari Kapolda dan Pangdam untuk bagaimana memberikan perhatian serius,"bebernya.

Arteria meminta kepada KPU Papua untuk menjelaskan bahwa untuk memberi penjelasan terhadap kasus KPUD Dogiyai yang terkendala NPHD  dan KPU Kota Jayapura terkait penetapan satu calon atau calon.

"Ini juga menjadi perhatian dari kami, bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan terkait hal ini,"imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH meminta kepada KPU maupun Bawaslu agar memantau penyelenggaraan pilkada serentak.

"Saya minta kepada Polda dan Pangdam agar pihak keamanan benar-benar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada, ini penting karena kita mau pilkada serentak benar-benar jujur, adil dan berjalan dengan baik,"katanya.

Kata Gubernur, dirinya meminta kepada KPU untuk memperhatikan Pilkada Serentak terutama Pilkada Kota Jayapura yang mana Boy Markus Dawir dan Nuralam yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan hingga kini masih menggugat di DKPP.

"Ini harus menjadi perhatian dari KPU, karena saudara Boy  masih menggugat,"ujarnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, SSos mengungkapkan secara umum pilkada serentak di Papua siap dilaksanakan, terakhir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Dogiyai yang tersisa  Rp 28 milliar akhirnya ditransfer ke KPU Dogiyai.

"KPU Provinsi menjadi koordinator di 11 kabupaten/kota, kami telah sosialisasi di Kota Jayapura karena KPU mengambil alih pilkada Kota Jayapura, sehingga  kami melakukan sosialisasi di lima distrik dan juga kami melakukan sosialisasi terhadap penyandang cacat atau difabel,"ungkapnya.

Dikatakan, untuk DPT dan DP4 berbeda karena yang digunakan oleh KPU kabupaten/kota adalah DPT Pilpres lalu.

"Di Kota Jayapura DPT yang ada itu 356 ribu, data Dukcapil itu 308 ribu sehingga untuk DPT ditetapkan 308 ribu,"katanya.

Arisoy menjelaskan bahwa untuk keabsahan berkas satu calon pilkada Kota Jayapura terkait dengan keabsahan Partai Pendukung Paslon BTM-HaRUS yakni Partai Nasdem, PAN, Golkar dan Gerindra adalah benar-benar sah.

"Untuk Partai Nasdem, Wasekjen ini diakui oleh Kemenkumhan dan diakui dan berlaku di semua daerah di Indonesia, sama juga dengan Partai Hanura, ketua partai diangkat sebagai pejabat negara dan di tandtangani oleh Plt dan diakui, kenapa sampai dokumen ini dipersoalkan karena paslon yang digugurkan ini mendapat foto copy dari pihak Panwaslu Kota Jayapura,"jelasnya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw menjelaskan pada prinsipnya siap mengawal pelaksanaan pilkada serentak di 11 kabupaten/kota.

"Ancaman KKB ada di Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga dan Yapen, sedangkan untuk daerah konflik/perang suku diantaranya Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Intan Jaya dan Dogiyai. Untuk kendala geografis diantaranya Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Nduga dan Intan Jaya. Untuk sistem noken di Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Dogiyai dan Intan Jaya,"bebernya.

Secara umum, Paulus Waterpauw telah meminta untuk Kapolres 11 kabupaten/kota agar memberi perhatian serius hingga terlaksana dengan baik."Kami sudah instruksikan kepada kapolres 11 kabupaten/kota,"ujarnya.

Sementara Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Hinsa Siburian menuturkan bahwa pihaknya membantu kerja kepolisian dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2017.

"Kami pada prinsipnya mendukung Polda untuk mengamankan pilkada serentak di 11 kabupaten/kota," kata Pangdam.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga