Pasca Kadis PU Jadi Tersangka, Gubernur Persilakan KPK Periksa SKPD Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kemiri - Depapre di Kabupaten Jayapura senilai Rp 89,5 Miliar.
Share it:
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH 
Jayapura, Dharapos.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kemiri - Depapre di Kabupaten Jayapura senilai Rp 89,5 Miliar.

Kerugian negara dalam proyek yang bersumber dari APBD-P tahun 2015 itu ditaksir mencapai Rp 42 miliar.

Aksi penggeledahan hingga penetapan status tersangka Kadis PU Papua cukup mengejutkan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Papua.

Namun terhadap itu, Gubernur Lukas Enembe S.IP, MH mempersilakan KPK untuk memeriksa seluruh pimpinan SKPD yang juga mengelola APBD di Provinsi Papua.

“Kalau mau periksa satu kepala dinas maka periksalah semua kepala dinas. Karena bukan satu SKPD yang kelola dana tapi juga dinas – dinas lain,” dorongnya saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (6/2).

Gubernur juga mengingatkan seluruh pimpinan SKPD dan staf agar mengelola dana APBD Papua secara baik, sehingga tidak menimbulkan masalah.

“Kasus yang kini dihadapi Mikael dan teman-teman di PU, saya pikir kalau mereka temukan dokumen serta bukti-bukti maka pasti proses hukum akan terjadi,” bebernya.

Meski demikian, orang nomor satu di provinsi paling timur Indonesia ini juga memiliki pandangan tersendiri terhadap penetapan tersebut.

Pasalnya, menurut dia, ada unsur politik dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana infrastruktur APBD-P Papua tahun 2015.

“Saya yakin dia (Maikel Kambuaya, red) tidak bersalah. Yang bersalah orang lain atau karena kepentingan politik seseorang yang membuat seperti ini. Kalau dia yang lakukan itu maka Tuhan yang tahu itu, makanya kita ikuti terus ini. Asal jangan mengada-ngada untuk kepentingan Negara,” tegasnya.

Pemerintah Papua, lanjut Enembe, akan terus mengikuti dan memantau proses hukum tersebut. pasti ada tersangka lain yang di tetapkan KPK nanti.

“Saya tidak tahu hasil pemeriksaan nanti tetapi katanya ini sebagai pintu masuk, dan itu Mikael yang tahu. Mikael juga bilang, Pak gubernur saya dapat tangkap. Lalu Mikael juga bilang nanti kita dapat tangkap semua. Jadi Tuhan dan Mikael yang tahu karena dia sudah jadi tersangka,” lanjutnya.

Gubernur mengklaim bahwa penetapan Kadis PU Papua sebagai tersangka dalam kasus ini karena kepentingan orang lain di Pilkada Gubernur 2018.

“Kepentingan Pemilukadakah? Atau negara mau Gubernur harus di tahankah? Kau tahan untuk apa? Saya ini asal dari sini. Mati dan hidup saya di sini. Saya mati di Jakarta dibawa ke sini. Saya mati di Singapura saya dibawa ke sini. Tidak di kubur disana. Jadi jangan main – main dengan negeri ini,” kecamnya.

Mantan Bupati Puncak Jaya 2 periode ini kembali mengingatkan untuk tidak mengganggu SKPDnya karena kepentingan politik. Artinya, jangan ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik.

"Jadi untuk APBD, yang mengelola dana otonomi khusus dan dana lainnya semuanya di SKPD dan bukan di Gubernur. Kalau mau cari bukti di ruangan saya, itu hanya untuk pegawai kenaikan pangkat dan seterusnya. Kalau data tentang kegiatan proyek di Papua itu semua menjadi tanggung jawab SKPD," tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga