Soal Ancaman PHK PT. Freeport, Legislator Papua Akui Sah-sah Saja

Belum adanya kesepakatan yang terjadi antara pihak manajemen PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia membuat aktivitas salah satu tambang terbesar di dunia ini tidak berjalan maksimal.
Share it:
Anggota DPR Papua, Ruben Magai
Jayapura, Dharapos.com
Belum adanya kesepakatan yang terjadi antara pihak manajemen PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia membuat aktivitas salah satu tambang terbesar di dunia ini tidak berjalan maksimal.

Bahkan, dalam upaya mengatasi dampak yang terjadi akibat terhentinya aktivitas ekspor membuat PT. Freeport memunculkan beberapa opsi yang harus dilakukan demi menjaga kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Opsi tersebut di antaranya berupa langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada pertengahan bulan Februari ini.

Polemik ini kemudian mendorong Legislator Papua mulai angkat bicara.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM, Ruben Magai mengharapkan agar Pemerintah secepatnya menyesuaikan UU Nasional yaitu UU No 4 Tahun 2009.

"Kami harapkan Pemerintah Provinsi Papua dalam negosiasi terkait masa kontrak dengan penyesuaian UU IUPK dan lain-lain, harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan keberadaan perusahaan di sini mempunyai peranan yang sangat penting," terangnya ketika di temui di ruang kerjanya.

Ruben pun mendorong pimpinan Dewan untuk segera membentuk Pansus Hak Ulayat, untuk mengakomodir kepentingan tiga pihak yaitu pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat adat.

"Itu menjadi penting untuk menentukan masa depan perusahaan disini," sambungnya.

Lebih lanjut, Ruben menjelaskan, saat ini masyarakat adat tidak bisa bicara yang tidak-tidak.

Ke 7 suku adat atau seluruh masyarakat adat pemilik hak ulayat yang ada di sana harus duduk bersama untuk bagaimana membagi persentase hak masyarakat ke depannya.

"Saya pikir ke depan memang Pansus DPRP Hak Ulayat PT. Freeport harus dibentuk agar ketika perubahan kontrak kerja dan penyesuaian undang-undang itu dilakukan merupakan konsekuensi dari penyempurnaan pelaksanaan undang-undang di dalam investasi di bidang Migas," kembali tegas Ruben.

Diakuinya, di dalam UU itu sedang dilakukan penyesuaian tentang pembangunan sehingga ancaman PHK itu sah-sah saja.

"Silakan saja PHK tetapi harus mengikuti aturan kita, kalau tidak di pulangkan saja karena masih banyak investor yang bisa mengelola PT Freeport," pungkasnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga