Soal PT. Freeport, Semua Pihak Diminta Duduk Bersama

Polemik soal negosiasi PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia hingga berbuntut pada ancaman PHK dan pengaduan ke Arbitrase Internasional cukup menyita perhatian publik akhir-akhir ini.
Share it:
Lokasi tambang yang dikelola PT. Freeport Indonesia
Jayapura, Dharapos.com
Polemik soal negosiasi PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia hingga berbuntut pada ancaman PHK dan pengaduan ke Arbitrase Internasional cukup menyita perhatian publik akhir-akhir ini.

"PT Freeport Indonesia adalah satu wadah usaha multinasional dan internasional sehingga tentunya yang namanya usaha itu pasti menghitung untung ruginya," akui Anggota Komisi I DPR Papua Tan Wie Long yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (20/2) menanggapi polemik yang dinilainya sudah sangat memprihatinkan.

Untuk itu ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama-sama guna membicarakan terkait apa keuntungan perusahaan, Pemerintah Pusat dan terlebih keuntungan untuk rakyat di Provinsi Papua sendiri.

"Tentunya kita di Provinsi Papua sendiri yang melihat polemik soal yang dipermasalahkan PT Freeport kepada Pemerintah Indonesia mengharapkan semua pihak harus duduk bersama-sama dan membahas hal tersebut," dorong Tan.

Dan yang juga tak kalah penting adalah tidak boleh mengesampingkan hak-hak yang menjadi kewenangan Pemprov Papua.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi Golkar DPR Papua ini juga menyinggung soal keberadaan semlter.

"Untuk masalah smelter yang diwajibkan dibangun di Provinsi Papua atau seperti apa, ini yang perlu dilakukan kajian-kajian khusus apakah hal ini betul-betul bisa menguntungkan kedua belah pihak," singgungnya.

Hal seperti inilah yang diharapkan agar semua kepentingan harus betul-betul bisa diakomodir tanpa merugikan salah satu pihak manapun.

"Jadi kalau yang sifatnya mendasar tentang masalah PT. Freeport untuk bisa sesegera mungkin mengekspor konsentrat maka itu saya pikir itu wadahnya antara manajemen perusahaan dengan Pemerintah pusat," tandas Tan.

Tetapi yang lebih penting lagi, adalah bagaimana dipikirkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan sumber daya alam yang diambil.

"Itu kan tidak terlepas dari kepemilikan masyarakat Papua," sambungnya.
Soal ini yang tidak boleh dikesampingkan tentang kepemilikan hak-hak daripada masyarakat sendiri.

"Sampai sekarang mereka terus bertanya-tanya karena sudah berpuluh-puluh tahun PT. Freeport berinvestasi di Provinsi Papua," singgung Tan.

Intinya adalah apa yang sudah dilakukan adalah demi untuk kesejahteraan masyarakat di Freeport itu sendiri ataupun di Provinsi Papua.

Ini  juga harus jelas untuk disampaikan sehingga jangan selalu orang berasumsi bahwa Freeport itu hanya mencari keuntungan semata.

"Tetapi apa yang dia sudah lakukan atau apa yang dia buat untuk negara dari konteks pajak, sedangkan untuk konteks manusia yang ada di Provinsi Papua tentunya itu juga pasti harus dilakukan demi kesejahteraan dari pada masyarakat Papua sendri," pungkasnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga