Soal Sebutan "Proyek Fiktif", PT BEP Nilai Tudingan Tersebut Tak Berdasar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah menetapkan status tersangka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya, pada kasus dugaan proyek fiktif ‎pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD Perubahan tahun 2015.
Share it:
Proyek jalan Kemiri - Depapre di Kabupaten Jayapura yang diduga fiktif 
Jayapura, Dharapos.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah menetapkan status tersangka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya, pada kasus dugaan proyek fiktif ‎pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD Perubahan tahun 2015.

Pasca penetapan KPK, kini sejumlah pihak yang diduga berkaitan langsung dalam kasus proyek fiktif tersebut bakal mendapat giliran diperiksa salah satunya, PT. Bintuni Energi Persada (BEP) selaku kontraktor yang menangani pekerjaan fisik.

Perusahaan tersebut, oleh pemberitaan sejumlah media dituding sebagai aktor utama dibalik proyek yang telah merugikan negara hingga Rp 42 Miliar.

Terhadap tudingan tersebut, pimpinan PT. BEP, Widodo Yulistio didampingi kuasa hukumnya Sugeng Teguh Santoso, SH, melakukan klarifikasi dengan menggelar konferensi pers bertempat di Hotel Cityhub, Sabtu (25/2) pagi.

Dikatakan Santoso,  pihaknya hendak mengklarifikasi soal pemberitaan media yang berkembang belakangan ini, soal sebutan "Proyek fiktif" paket pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre 24 Km dan pemasangan tiang pancang sebanyak 1833 batang termasuk 11 unit rangka jembatan TA 2015 APBD Provinsi Papua yang sudah di kerjakan oleh PT. BEP adalah tidak benar dan tidak berdasar.

“Pemberitaan dengan menyebutkan proyek fiktif itu sama sekali tidak berdasar dan tak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya di lapangan,” kecam dia.

Dirincikan Santoso, pengerjaan proyek peningkatan jalan Kemiri-Depapre yang di kerjakan oleh PT. BEP tersebut telah setujui dan dibubuhi tanda tangan Kadis PU Provinsi Papua selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Salah satu lokasi pekerjaan di jalan Kemiri - Depapre, Kabupaten Jayapura  
"Dalam hal ini, Kadis PU bertindak selaku pihak pertama sementara PT. BEP selaku penyedia jasa sebagai pihak kedua, sesuai dengan surat perjanjian No. 050/3492 A tertanggal 16 September 2015 dan addendum kontrak 050/3962 tertanggal 27 Oktober 2015 sesuai mekanisme proyek Pemerintah yaitu melalui pelelangan elektronik yang di tempuh secara prosedural oleh PT BEP," jelasnya.

Lebih lanjut, Santoso menuturkan, paket peningkatan jalan adalah kegiatan pengadaan rangka jembatan dan pemasangan tiang pancang jembatan serta alih trase jalan sepanjang 800 meter dan lebar 22 meter melalui tahapan mobilisasi, drainase dan kegiatan pekerjaan lainnya.

Sesuai surat perjanjian, bahwa perubahan rencana paket pekerjaan dari proyek peningkatan jalan Kemiri - Depapre menjadi alih trase dilakukan melalui usulan kepada konsultan pengawas dan PPTK serta pejabat teknis lainnya yang ada pada Dinas PU Provinsi Papua.

"Setelah melihat kondisi di lapangan seperti medan yang berkelok-kelok, melewati tanah adat, kuburan, lokasi jalan yang curam dan sekolah, serta kondisi jalan tersebut sulit dilewati kendaraan bernotase besar seperti trailer dan kontainer dari pelabuhan Niaga Depapre nantinya," bebernya.

Dan dari hasil kajian teknis tersebut Dinas PU Provinsi Papua kemudian menyetujui perubahan perjanjian melalui addendum I yang kemudian menjadi dasar PT. BEP melakukan pekerjaan alih trase.

"Peningkatan jalan untuk TA 2015 telah selesai di lakukan berdasarkan serah terima pertama pekerjaan antara Kepala Dinas PU dan Direktur PT BEP yang pada pokoknya pekerjaan fisik telah mencapai 100 persen sesuai pada daftar kuantitas dan harga lampiran Addendum I, serta memenuhi mutu yang ditentukan dalam dokumen kontrak," tandasnya.

Kuasa Hukum PT BEP, Sugeng Teguh Santoso, SH (tengah) saat menyampaikan pernyataan klarifikasi
Sebelumnya, KPK RI telah menetapkan status tersangka pada Kadis PU Provinsi Papua, Mikael Kambuaya dalam kasus dugaan proyek fiktif ‎pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD Perubahan tahun 2015.

"Kami memiliki bukti yang kuat meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan Mikael Kambuaya,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (3/2) di KPK sebagaimana dilansir dari salah satu situs nasional.

Kambuaya yang juga sebagai pengguna anggaran diduga melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait peningkatan ruas jalan di Provinsi paling timur Indonesia tersebut.

"Nilai proyeknya sekitar Rp 89,5 miliar dengan pemenang ‎perusahaan BEP yang berkantor pusat di Jakarta. Padahal proses tender sudah dilakukan secara lelang elektronik," tegasnya.

‎Indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 42 miliar namun guna memastikannya, KPK akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penghitungan kerugian negara.

Kambuaya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ‎Pasal 12 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Hukum dan Kriminal

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga