Terkait Penilaian Ombudsman, Sekda Kota : Hanya Pada Beberapa SKPD Saja

Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua ternyata masih sangat rendah.
Share it:
Sekda Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM
Jayapura, Dharapos.com 
Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua ternyata masih sangat rendah.

Hal tersebut sesuai dengan penilaian predikat kepatuhan yang dikeluarkan Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua yang telah diserahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla pada 6 Desember 2016 lalu.

Dimana dalam penilaian tersebut menunjukkan Pemda di wilayah Provinsi Papua masih dalam zona merah.

Hal ini terkait kepatuhan terhadap penyediaan standar layanan pada unit layanan hukum di tiap SKPD yang masih sangat sulit ditemui saat dilakukan survei.

Ada beberapa kabupaten termasuk salah satunya, Kota Jayapura berdasarkan hasil survei Ombudsman ternyata masih berada pada zona merah atau kepatuhan tingkat rendah.

Terkait penilaian tersebut, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM turut membenarkan itu.

"Memang penilaian Ombudsman hanya pada beberapa SKPD saja dan tidak keseluruhan SKPD yang ada di Pemerintah Kota Jayapura," ungkapnya, saat dikonfirmasi, Kamis (2/2)

Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(BPPTSP) Kota Jayapura yang mendapatkan penilaian zona hijau.

"Penilaian yang dilakukan Ombudsman tersebut merupakan pelayanan umum namun pelayanan publik terhadap instansi tertentu akan tetap menjadi pembelajaran bagi Pemerintah kota," jelasnya.

Terkait berita yang dipublikasikan melalui media lokal, Sekda juga mengaku telah melakukan bincang-bincang dengan mengundang rekan-rekan dari Ombudsman RI Perwakilan Papua beserta perangkatnya.

Salah satu hal yang disampaikan oleh Pemkot dalam hal ini Sekda Kota kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua guna melakukan pendampingan agar bisa mendorong pelayanan publik di Kota Jayapura semakin baik

"Memang ada banyak hal yang harus dibenahi namun hal itu akan dilakukan perlahan-lahan dan didorong agar masyarakat Kota Jayapura bisa mendapat pelayanan yang baik," akuinya.

Pemkot Jayapura, tandas dia, sangat membutuhkan kehadiran Ombudsman RI untuk melakukan pendampingan.

Karena tidak mungkin Pemkot Jayapura menilai dirinya sendiri namun perlu ada alat-alat yang memiliki legitimasi untuk melakukan itu dalam rangka perbaikan pelayanan.

Tugas Pemkot Jayapura agar masyarakat puas dalam mendapat pelayanan tersebut.

"Sehingga Ombudsman RI Perwakilan Papua yang merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk ikut mendorong agar ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam melakukan pelayanan publik," tukasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga