BI Papua Gelar Sosialisasi KUPVA BB

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Sosialisi Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Uang Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penindakan KUPVA BB tidak berizin bertempat di Swiss Bel Hotel, Kota Jayapura, Kamis (9/3).
Share it:
Kegiatan Sosialisi Perizinan KUPVA BB dan Penindakan KUPVA BB Tidak Berizin
bertempat di Swiss Bel Hotel, Kota Jayapura, Kamis (9/3)
Jayapura, Dharapos.com
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Sosialisi Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Uang Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penindakan KUPVA BB tidak berizin bertempat di Swiss Bel Hotel, Kota Jayapura, Kamis (9/3).

"Sosialisasi yang kami buat ini tujuan pertamanya adalah terkait dengan penggunaan uang rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedua, yaitu terkait dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing," urai Kepala Perwakilan BI Papua, Joko Supratikto yang dikonfirmasi di sela-sela kegiatan tersebut.

Dikatakannya, sosialisasi ini pertama kalinya digelar di desa Skouw, kawasan perbatasan RI - PNG dan sasarannya adalah KUPVA itu sendiri, perhotelan, toko emas dan travel.

"Kenapa demikian? Karena biasanya perhotelan, travel maupun toko emas masih menerima pembayaran dengan mempergunakan mata uang asing," terang Supratikto.

Olehnya itu, BI dan Pemerintah harus mengembalikannya kepada aturan yang sebenarnya agar segala sesuatu dapat di awasi.

Apalagi di beberapa daerah masih terdapat KUPVA yang ilegal maupun yang legal bahkan dilakukan transaksi-transaksi yang melanggar hukum.

Lebih lanjut, jelas Supratikto, di Jayapura sendiri terdapat tiga KUPVA yang berizin dan di awasi oleh BI dan dari pengamatan pihaknya, ada yang di lakukan perorangan terutama di daerah perbatasan.

BI lanjut dia, telah bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menegakkan aturan ini.

"Karena itu, kami menyarankan jika belum berizin maka segeralah membuat izin penukaran mata uang asing dan kami berikan batas waktu sampai dengan tanggal 7 April mendatang," tukasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Asisten Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Jakarta, Mifta Fauzi menegaskan pihaknya siap memberikan fasilitas kepada penyelenggara yang sudah ada di kawasan perbatasan RI - PNG.

"Kita tahu, Papua ini adalah daerah yang berdekatan dengan Papua New Guinea makanya kami berikan fasilitas kepada penyelenggara yang sudah ada di sana tetapi barangkali belum mengurus izinnya," sambungnya.

Karena itu, ia mendorong agar segera dilakukan pengurusan izin karena jauh lebih ringan daripada yang seharusnya.

Untuk yang di luar perbatasan maka persyaratan bagi yang mendirikan KUPVA harus memiliki izin berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).

"Sementara kalau untuk di daerah perbatasan cukup yang berbadan usaha tetapi yang berbadan hukum pun dibolehkan," tambahnya.

Diakui Fauzi, selama ini kalau melihat data dan informasi, ada individu di perbatasan yang memfasilitasi jual beli antara rupiah dengan kina.

Mereka sudah melakukan aktivitas secara individu berupa jual beli KUPVA di sana.

"Untuk itu kita fasilitasi lewat ketentuan KUPVA di daerah perbatasan dengan persyaratan yang  ringan biar mereka bisa bertindak sebagai KUPVA berizin," pungkasnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Ekonomi

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga