KPK Apresiasi Langkah Pemprov Papua Cegah Korupsi

Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melaunching E-Government dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.
Share it:
Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan (tengah) didampingi Gubernur Lukas Enembe (kanan)
saat menghadiri  launching E-Goverment  oleh Pemerintah Provinsi Papua 
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melaunching E-Government dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.

Langkah ini menyusul Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu yang telah lebih dulu menerapkan aplikasi tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.
Launching E-Goverment ini dihadiri oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dan jajarannyan, DPRP, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Turut hadir pula, perwakilan Provinsi Jawa Barat, perwakilan mitra Pembangunan Papua dan para Bupati/Walikota se - Papua.

Komisioner KPK RI, Basaria Panjaitan dalam sambutannya mengungkapkan pihaknya mengapresiasi langkah mengapresiasi langkah Pemprov Papua melaunching E- Government.

“KPK sangat mengapresiasi langkah ini karena Papua menjadi provinsi keempat yang telah melaunching program E- Government,” ucapnya di Sasana Krida, kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3).

Dijelaskan pula, pada 2018 mendatang, seluruh provinsi di Indonesia sudah menerapkan program E-Government karena melalui aplikasi ini, kemungkinan korupsi akan semakin diperkecil.

"Juni  tahun lalu saya sempat ke sini, dan program ini baru dalam pembahasan. Saya juga kaget, karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, ternyata Papua sudah punya tim sendiri dan hari ini bisa langsung di launching,” pujinya.

Apapun program tersebut pastinya dibuat oleh manusia dan itu yang utama, bahwa manusia bisa membelotkannya.

Namun paling tidak dengan cara inilah bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kami berharap ini tidak berhenti saat dilaunching sebab yang diperlukan bagaimana setelah hari ini. Tim kami akan berada di sini, untuk melakukan pendampingan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Ditambahkan, KPK punya pemikiran bahwa untuk wujudkan tata kelola yang baik, harus ada transparansi.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga