Pemberantasan Buta Aksara di Papua Butuh Peran Semua Pihak

Semua pihak dibutuhkan untuk terlibat langsung melalui berbagai terobosan baru sebagai upaya dalam pemberantasan buta aksara di Papua.
Share it:
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MM
Jayapura, Dharapos.com
Semua pihak dibutuhkan untuk terlibat langsung melalui berbagai terobosan baru sebagai upaya dalam pemberantasan buta aksara di Papua.

Mengingat hingga saat ini secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua berada pada rangking 34  atau berada  pada  rangking paling bawah diantara 34 Provinsi di Indonesia. Papua selalu berada dibawah Nusa Tenggara Timur (NTT).  

“Kita perlu memperhatikan secara khusus akan kondisi ini. Terutama, kita harus introspeksi dan bertanya kepada kita sendiri mengapa usaha yang  kita lakukan selama  ini belum memperoleh hasil  maksimal,” ungkap Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH di Jayapura, baru-baru ini.

Pemerintah Provinsi sendiri, sambung dia, terus berupaya mendorong pemberantasan buta aksara yang linear dengan peningkatan angka melek aksara.  

Ia pun berharap dengan adanya terobosan-terobosan baru tersebut akan mampu mendongkrak peringkat IPM, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

“Dalam era keterbukaan  informasi publik, kita dituntut untuk mampu bekerja sama  dengan para pimpinan OPD  dan institusi kunci  lainnya, baik di tingkat regional, nasional, bahkan dengan lembaga  internasional,” imbuh Gubernur.

Diakuinya pula, keterlibatan tokoh agama, adat, perempuan dan tokoh pemuda di Papua menjadi sentral bagi masyarakat  setempat terlebih lagi di wilayah pedesaan. 

“Masyarakat setempat selalu menjadikan mereka sebagai  guru dan panutan  serta kompas kehidupan mereka,” akui Gubernur.

Lebih lanjut, urainya, bahwa peringkat IPM ditentukan oleh sejumlah  indikator penting.

“Pertama, adalah sejauh mana kita mampu menurunkan jumlah penduduk penyandang buta aksara,” rinci Gubernur.

Kemudian, angka rata-rata lama sekolah, atau daya tahan anak untuk  bersekolah, tingkat pendapatan keluarga  yang lebih baik, melalui pemberian pendidikan kecakapan hidup serta peningkatan derajat kesehatan  masyarakat  dalam mendukung dan meningkatkan angka harapan hidup.

Dari faktor kunci peningkatan IPM sebagian besar berkaitan dengan tugas dan  tanggung jawab Dinas Pendidikan, yakni tingkat melek aksara penduduk, rata-rata lama dan daya anak disekolah, serta tingkat pendapatan keluarga. 

Namun untuk meningkatkan angka harapan hidup, maka Pemprov perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan kunci lain.

“Jika kita mampu bekerjasama secara sinergis  dengan  semua pemangku kepentingan kunci baik di tingkat Provinsi  maupun Kabupaten/Kota  hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat, saya yakin peringkat IPM kita secara bertahap akan  makin  baik,”  tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga