Penetapan 14 Kursi DPR Papua Jalur Otsus Langgar Aturan

Penetapan 14 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) hingga saat ini masih menjadi polemik.
Share it:
Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya
Jayapura, Dharapos.com 
Penetapan 14 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) hingga saat ini masih menjadi polemik.

Menurut Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya, saat ini masalah 14 kursi tersebut, gugatannya telah sampai di pengadilan.

Namun, sebelum dilakukan gugatan, laporannya telah masuk ke Kementrian Dalam Negeri dan telah ditindaklanjuti.

"Saat ini telah dibentuk tim pengawas dari Kementrian Dalam Negeri sekitar 20 orang dan saya  ditunjuk sebagai penanggung jawab tim untuk masalah 14 kursi tersebut," akuinya saat dikonfirmasi di Jayapura, Kamis (9/3).

Menurut Lenis, dirinya melihat dalam penetapan 14 kursi tersebut tidaklah sesuai dengan Perdasus atau UU hasil keputusan MK.

”Saya melihat dalam 14 kursi itu sendiri sangat tidak sesuai dengan Perdasus atau Undang-undang Mahkamah Konstitusi sehingga hal ini menurut saya telah terjadi pelanggaran aturan “ bebernya.

Diuraikan Kogoya, dalam Keputusan MK mengatakan bahwa yang merupakan kursi masyarakat adat dan bukan partai politik cara pengangkatannya bukan dipilih artinya kalau diangkat berarti secara adat dimana ada lima suku wilayah adat yang harus membuat musyawarah.

"Artinya konsep untuk Perdasus dalam proses seleksi 14 kursi sangat salah karena itu adalah konsep Majelis Rakyat Papua," urainya.

Karena kalau konsepnya diangkat yaitu masing-masing wilayah adat melakukan musyawarah di kampung untuk memutuskan utusannya lalu masing-masing menentukan siapakah utusan yang akan diangkat menjadi kepala suku.

"Tetapi selama ini tidak pernah melibatkan lembaga adat, tidak melibatkan para Ondoafi  sehingga berantakan bahkan tidak disosialisasikan kepada masyarakat adat sehingga akhirnya kemudian menjadi masalah," lanjut Kogoya.

Bahkan anehnya, semua partai politik maupun para mantan DPR semua juga ada pada 14 kursi tersebut.

"Yang lebih aneh lagi, ada yang tidak mengikuti seleksi tahapan dari kabupaten tiba-tiba nama muncul di tengah-tengah. Makanya ini yang sangat mengecewakan sehingga menjadi bahan tertawaan Pemerintah pusat," bebernya.

Olehnya itu masalah 14 kursi tidak bisa diproses karena belum menyelesaikan masalah.

"Selaku ketua tim pengawas yang resmi ditunjuk Kementrian Dalam Negeri RI,  saya minta kita menunggu keputusan pengadilan apabila yang dikatakan hak sebenarnya ke siapa baru nama-nama yang diusulkan mulai dari distrik, Kabupaten akan dilihat dan kami akan melihat siapa sebagai perwakilan yang direkomendasikan dari adat. Setelah itu baru diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur untuk memproses SK-nya," tandasnya.

Kogoya menambahkan, walaupun sudah didorong ke Mendagri namun masalah 14 Kursi ini tetap masih dalam posisi menunggu sehingga nantinya dikembalikan lagi ke adat untuk di lihat ulang pada dokumen yang sebenar.

"Saya berharap jangan sampai terjadi Patipa artinya Papua Tipu Papua. Karena posisi anggota 14 kursi, harus dari masyarakat adat dan tidak boleh dari alumni parpol. Tapi apabila ada yang komplain berarti akan melawan hukum," tegasnya.

Karena itu merupakan porsi adat maka diberikan kepada Adat, LMA dan kepala suku yang mengatur karena semuanya juga untuk orang Papua.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga