Pimpinan OPD Papua Diingatkan Tanggung Jawabnya Atas DPA

Gubernur Lukas Enembe mengingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua untuk bagaimana bertanggung jawab dengan baik terhadap anggaran pada Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing.
Share it:
Gubernur Papua, Lukas Enembe
Jayapura, Dharapos.com
Gubernur Lukas Enembe mengingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua untuk bagaimana bertanggung jawab dengan baik terhadap anggaran pada Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing.

Hal itu disampaikannya saat acara launching program E-Goverment yang dilakukan Pemerintah Provinsi bertempat di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3).

"Dengan peluncuran E-Government berarti kita semua sudah masuk dalam sistem baik itu pimpinan OPD juga termasuk DPR Papua. Jadi, kita sudah tidak lagi main sembunyi-sembunyi, karena semua sudah masuk dalam sistem, jadi hati-hati," imbuhnya.

Gubernur pun menegaskan bahwa budaya transparan telah menjadi budaya orang Papua sejak lama.

“Bapak ibu bisa lihat noken yang kami berikan. Ini merupakan tas tradisional kami. Dan ketika orang menggunakan Noken, apa yang di bawa di dalam noken isinya dapat dilihat oleh orang lain,” tegasnya.

Dengan demikian budaya transparan sudah dikenal orang Papua sejak lama.

“Orang Papua hanya kenal budaya transparan dan tidak mengenal korupsi. Tapi saya juga heran kenapa budaya korupsi bisa masuk ke Papua,” sambungnya.

Karena itu, Gubernur menghimbau kepada seluruh pejabat baik DPR  hingga pimpinan OPD untuk kembali ke budaya orang asli Papua.

Di hadapan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Panjaitan, Bappenas dan perwakilan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hadir ada peluncuran e-government Papua, Gubernur juga menyinggung kasus pembangunan jalan Kemiri-Depapre Kabupaten Jayapura.

Pada kasus itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Maikel Kambuaya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pembangunan jalan yang bersumber dari dana APBD Rp 89 miliar itu.

“Saya belum mengerti dengan kasus ini, kenapa? Karena belum ada hasil laporan pemeriksaan BPK, tapi sudah dijadikan tersangka. Mudah-mudahan, kasus ini menjadi pintu masuk KPK untuk perbaikan tata pemerintahan di Provinsi Papua,” harapnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, E-Government merupakan rencana aksi dan break-down KPK.

"Sudah ada tahapan yang kita lakukan, yaitu melalui MoU dengan Kota Surabaya dan Jabar yaitu E-Samsat untuk pendapatan dan perizinan dimana ini bermuara pada e-Government.Semua pemda di sini untuk bisa lakukan e-government," kata dia.

Nantinya ada kesepakatan integritas semua stakeholder, kab kota dalam sebuah pakta integritas. "Kami sepakat, e-government harus diaplikasikan di Papua," tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga