Rawan Korupsi, KPK RI Kawal Penggunaan Triliunan Dana Desa

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Irjen Pol (Purn) Basaria Pandjaitan,SH,MH menjelaskan pihaknya tetap mengawal penggunaan dana desa sebesar Rp. 60 triliun yang diturunkan ke seluruh Indonesia.
Share it:
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Jayapura, Dharapos.com
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Irjen Pol (Purn) Basaria Pandjaitan,SH,MH menjelaskan pihaknya tetap mengawal penggunaan dana desa sebesar Rp. 60 triliun yang diturunkan ke seluruh Indonesia.

Ditegaskan, jika peran KPK dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut sangat signifikan.

Hal ini mengingat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan menyejahterakan masyarakat di kampung atau desa.

"Pada bulan Juli lalu, saya hadir di sini terkait dalam penandatanganan komitmen untuk mengawal penggunaan dana desa, dan Papua merupakan salah satu dari 8 provinsi di Indonesia," ungkapnya disela-sela Launching E-Goverment Papua dan Forum Pembangunan Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu (8/3)

Pentingnya pengawasan dana desa, kata Basaria, tidak terlepas dari komitmen bagaimana mewujudkan akuntabilitas maupun transparansi dalam pengelolaan dana desa.

"Ini menjadi penting, untuk bagaimana meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa,"katanya.

Perempuan asal Batak ini menilai bahwa pentingnya pengawasan yang dilakukan, karena dana desa tersebut rawan korupsi, oleh sebab itu pihaknya menilai pentingnya pendampingan terhadap penggunaan dana desa.

"Memang penting untuk kami lakukan pendampingan untuk meminimalisasi tindakan korupsi,"bebernya.

Dalam membekali aparatur kampung untuk mengelola dana desa dengan baik, pihak melibatkan   Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di masing-masing kampung di Papua.

"Kenapa kita melibatkan Bhabinkamtibmas, karena tenaga pendamping yang ditempatkan ini perannya mendampingi secara pengelolaan namun terbatas, sedangkan kita juga harus ada pendampingan pengelolaan dana tersebut, yang benar-harus transparan,"bebernya.

Ditambahkan, pihaknya tentu memberikan perhatian serius terhadap penggunaan dana desa di Papua, mengingat Papua salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian dari komisi anti rasuah tersebut.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga