Soal PHK, PT Freeport Disarankan Opsi Kurangi Jam kerja

Belum adanya titik temu dalam negosiasi dengan Pemerintah Indonesia, membuat PT Freeport Indonesia terpaksa mulai merumahkan atau mem-PHK ribuan pekerjanya.
Share it:
Mathea Mamoyao
Jayapura, Dharapos.com
Belum adanya titik temu dalam negosiasi dengan Pemerintah Indonesia, membuat PT Freeport Indonesia terpaksa mulai merumahkan atau mem-PHK ribuan pekerjanya.

Menanggapi itu, Komisi I DPR Papua malah menyarankan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat tersebut untuk mengambil langkah lainnya.

"Sebaiknya kurangi jam kerja karyawan dari pada harus dirumahkan atau di PHK karena itu akan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang cukup besar," saran Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao, saat dikonfirmasi, di ruang kerjanya, Rabu (1/3).

Menurutnya, kisruh masalah Freeport belakangan ini telah menimbulkan guncangan yang cukup hebat.

Pasalnya, hingga saat ini telah mencapai 1000 lebih karyawan yang di PHK serta di rumahkan pihak perusahaan.

Menurut Mamoyao, hingga saat ini negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan pihak PT Freeport masih terus berlangsung dan sesuai aturannya diberi waktu 120 hari.

Karena itu, dirinya menyarankan PT Freeport untuk tidak tergesa-gesa untuk memecat atau PHK karyawan karena ini masih dalam tahap negosiasi.

"Ada baiknya PT Freeport mengurangi jam kerja karyawan dari pada harus dirumahkan atau PHK, karena hal itu akan menimbulkan angka pengangguran yang cukup tinggi," pintanya.

Lebih lanjut wanita kelahiran Mimika ini menjelaskan, dalam UU di atur tentang kontrak karya, lebih khusus dalam kontrak karya yang pertama antara dua suku besar yang ada di sana yaitu Amungme dan Kamoro.

Awalnya, berjalan baik dan dalam aturan itu kontrak karya itu akan berakhir pada tahun 2021.

Namun di dalam perjalanannya, ternyata PT. Freeport dan para pengelolanya tidak transparan dalam membagi kuota persen antara Pemerintah pusat dan masyarakat yang mempunyai hak ulayat.

"Sehinga kami Dewan menyoroti tentang UU Minerba itu agar masyarakat ulayat itu bisa terlibat, dan untuk itu juga, Pemerintah pusat dan PT Freeport harus melihat tiga tungku ini sebagai dasar agar perusahaan tetap jalan," tukasnya.

(VIAN)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga