Stafsus Presiden RI : Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport Telah Diterbitkan

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengeluarkan izin ekspor konsentrat bagi PT. Freeport yang berlaku selama 1 tahun sejak izin tersebut diterbitkan.
Share it:
Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya
Jayapura, Dharapos.com  
Pemerintah Indonesia secara resmi telah menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi PT. Freeport yang berlaku selama 1 tahun sejak izin tersebut diterbitkan.

Demikian pernyataan yang disampaikan Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya di Jayapura, Kamis (9/3).

Penegasan ini sekaligus membantah tudingan yang menyatakan seolah-olah Pemerintah lepas tangan terhadap persoalan yang saat ini terjadi di perusahaan tambang tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (17/2) telah menerbitkan Izin
Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia (PT FI). Izin ekspor berlaku selama satu tahun.

Rekomendasi ekspor ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan PT FI Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017.

Ditegaskan Kogoya, Pemerintah mengeluarkan izin tersebut setelah mendapat laporan dari dirinya setelah turun untuk melihat dan memastikan perkembangan di PT Freeport.

"Namun yang masih menjadi persoalan adalah terkait status PT. Freeport dimana mereka menolak status IUPK dan tetap menghendaki Kontrak Karya (KK) sehingga masih terjadi tarik ulur padahal Pemerintah sudah memberikan izin ekspor keluar," ungkapnya kepada wartawan di Swiss Bel Hotel, Kota Jayapura.

Karena itu, apabila karyawan PT Freeport menyatakan bahwa belum ada laporan sampai ke Presiden maka hal itu, dinilai Kogoya adalah keliru.

"Karyawan harus menanyakan  kepada pihak PT. Freeport sendiri bahwa izin ekspor sudah keluar atau belum? Karena, izin tersebut sudah keluar hanya masih dalam status IUPK sehingga pihak PT Freeport minta untuk kontrak Karya," bebernya.

Lanjutnya, akibat masih adanya tarik ulur persoalan ini maka pihaknya turun ke Pemerintah Provinsi Papua sebagai wilayah otonomi khusus untuk melakukan dialog.

"Kami bersama tim dari Dirjen Minerba, Sekjen ESDM dan beberapa staf khusus Kementerian ESDM melakukan pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Provinsi papua untuk mendengar aspirasi dari mereka seperti apa," lanjut Kogoya.

Menurutnya, pertemuan yang berlangsung di Sasana Krida pada pukul 14.00 WITA  berlangsung cukup alot namun dalam suasana yang baik.

Diakui Kogoya juga, dirinya melihat lewat dialog itu, Gubernur berterima kasih kepada Pemerintah pusat karena selama ini tidak pernah ada dialog bersama dengan Pemerintah daerah.

Sehingga terkesan menjelang 3 tahun, Pempus  tidak duduk bersama dengan Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Papua.

"Ini merupakan catatan khusus yang akan dilaporkan kepada Pemerintah pusat agar mereka di pusat tidak berjalan sendiri dari Pemerintah Provinsi Papua. Karena untuk itu pembangunan Papua diharapkan tidak boleh ada yang berjalan sendiri tapi harus bekerja sama, dalam hal ini harus ada koordinasi yang baik antara kedua belah pihak," tegasnya.

Ditambahkan juga, untuk membahas UU maupun masalah perubahan Minerba Pempus juga diminta melibatkan orang Papua.

"Dan hal itu di minta langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat pertemuan di Sasana Krida," tambahnya.

Terkait itu pula, Dirjen Minerba dan Sekjen menerima masukan Gubernur Enembe, sehingga nantinya akan dilibatkan untuk membahas undang-undang untuk PT Freeport.

"Masalah karyawan telah disampaikan oleh Ketua DPR bahwa anak-anak Papua banyak yang sekolah sarjana pulang ke Papua karena tidak ada lapangan kerja sehingga sarjana-sarjana di Papua tambah menumpuk dan apabila terjadi PHK di PT Freeport maka pengangguran di Papua akan bertambah," sambung Kogoya.

Pemprov juga meminta Moratorium khusus untuk Papua dibuka sehingga ada penambahan pegawai.

"Hal itu juga nanti akan laporkan ke Presiden namun sebelumnya diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua," tukasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga