2016, Pemprov Alokasikan 25 Miliar Untuk KAPP

Pemerintah Provinsi Papua sejak 2016 lalu telah mengalokasikan APBD khusus bagi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).
Share it:
KAPP saat menggelar acara Coffee Morning bertempat di Kantor KAPP, Perumnas I, Waena, Jumat (28/4)
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah  Provinsi Papua sejak  2016 lalu  telah mengalokasikan APBD khusus bagi  Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).

KAPP saat itu mendapat kucuran dana sebesar Rp 25 Miliar yang dibagikan ke 5 wilayah adat sebesar Rp 20 Miliar sementara 5 Miliar sisanya dipergunakan untuk biaya operasional lembaga tersebut.

Kucuran dana puluhan miliar tersebut dalam rangka untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) di 5 wilayah adat untuk setiap tahun.

“Mulai tahun 2016, KAPP  sudah masuk dalam mata anggaran APBD Pemprov Papua artinya kami tak mengusulkan pun sudah ada jatah setiap tahun anggaran. Dimana tahun kemarin melalui APBD Perubahan sebesar 25 Miliar rupiah,” rinci Ketua Umum KAPP   Mery Kostavina Yoweni, SH bersama organisasi mahasiswa, organisasi pemuda dan organisasi usaha, diantaranya KNPI, PMKRI, GMKI, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen, KADIN Papua,  Perempuan Noken Papua, saat acara Coffee Morning di Kantor KAPP, Perumnas I, Waena, Kota Jayapura, Jumat (28/4).

Diungkapkan pula, APBD senilai Rp 25 Miliar tersebut sudah dipertanggung jawabkan kepada Pemprov melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua.

“Kami paham bahwa setiap penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan kepada pemerintah secara transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Dijelaskan pula, pihaknya akan memperoleh APBD Pemprov Papua pada tahun 2017 ini.

Bahkan pada Rapat Pimpinan, pihaknya telah memasukan pada APBD Perubahan 2017 ini meski tak merinci total jumlah APBD-P yang bakal digelontorkan kepada KAPP.

Meski demikian, KAPP tak  merencanakan agar APBD juga dikelola masing-masing  asosiasi pengusaha asli Papua  yang lain, yang tersebar di Perguruan Tinggi, KADIN, Gapensi, Gapeknas, KNPI dan PMKRI, GMKI dan lain-lain.

“OAP harus bisa bersatu untuk mendapatkan hak ekonomi di segala bidang pembangunan di Papua. kami akan melakukan loby kepada KADIN sebagai induk dari asosiasi usaha,”  tukasnya.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Ekonomi

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga